Jika Partai Demokrat Gabung Pemerintah, Demokrasi Bisa Rusak

06 Mar 2021, 17:04 WIB

ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Indonesia Politican Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai kudeta di dalam tubuh Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menjadi salah satu langkah Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk merangkul oposisi.

Namun, Ujang mengatakan jika oposisi semakin berkurang dan hanya menyisakan PKS, maka hal itu sama saja dengan membunuh demokrasi di Indonesia.

"Mungkin saja, oposisi ingin dihabisi agar pemerintah aman. Namun, hal tersebut akan merusak demokrasi, karena tak ada check and balance," kata Ujang saat dihubungi IDN Times, Sabtu (6/3/2021).

1. Kudeta Partai Demokrat dinilai menjadi langkah Jokowi untuk merangkul oposisi

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Menurut Ujang, kasus kudeta Partai Demokrat ini bisa saja menjadi strategi Presiden Jokowi untuk menghabisi lawan politik. Sehingga, partai oposisi bisa pergi menuju sisi pemerintah semua.

"Partai-partai koalisi sudah bertekuk lutut, dan oposisi juga dipecah, ditaklukkan serta dikudeta," ujar Ujang.

2. Jika oposisi bergabung ke pemerintah, maka tidak akan ada lagi penyeimbang

Presiden Jokowi beri sambutan di acara Pembukaan Inovasi Indonesia Expo 2020 pada Selasa (10/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Dengan membuat semua partai menjadi pendukung pemerintah, Ujang mengatakan hal itu justru membunuh demokrasi di Indonesia. Sebab, tidak akan lagi ada penyeimbang dalam pemerintahan.

"Karena tak ada check and balance lagi. Tak ada kontrol lagi dari partai terhadap pemerintah. Akhirnya, pemerintah berjalan seenaknya," ungkap dia.

3. Polemik kepemimpinan Demokrat, antara AHY dan Moeldoko

Default Image IDN

Perseteruan perebutan kursi pimpinan Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko semakin menjadi sorotan publik. Polemik tersebut muncul ketika AHY mulai menyebut ada orang di lingkar Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang ingin melakukan kudeta kepemimpinannya di Partai Demokrat.

Lalu, isu nama Moeldoko mulai muncul setelah Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan tersebut. Dalam tudingan yang muncul dari para kader Partai Demokrat terhadapnya, Moeldoko sempat membantah merencanakan kudeta kepemimpinan AHY.

Kemudian, situasi semakin panas setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, memutuskan Moeldoko menjadi ketua umum partai yang digawangi AHY itu. Moeldoko juga sempat menanggapi hasil KLB yang mengangkatnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB melalui sambungan telepon.

"Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati permintaan saudara untuk kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko lewat sambungan telepon, Jumat (6/3/2021).

Hal itu pun membuat AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono gerah, sehingga mereka buka suara. Dalam keterangan persnya, AHY menyebut KLB yang dilakukan di Sumatera Utara adalah abal-abal. Sebab, AHY menegaskan dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat sah yang dipilih pada Kongres V Partai Demokrat 2020 lalu.

"Saya berdiri disini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader pemilik hak suara sah, yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 lalu. Kongres yang sah, demokrasi, dan telah disahkan oleh negara, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM," ujar AHY melalui konferensi pers virtual, Jumat (5/3/2021).

Untuk itu, dia menekankan, Moeldoko adalah Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal karena kongres luar biasa (KLB) di Deli Sedang, Sumatera Utara kemarin adalah kegiatan ilegal. Dia juga menilai tindakan menerima keputusan KLB "bodong" tersebut adalah bukti, Moeldoko bermain dalam agenda KLB di Sumut.

"Saya mengatakan apa yang dia (Moeldoko) sampaikan selama ini dipungkiri sendiri, melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," katanya melalui siaran langsung channel YouTube Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (5/3/2021).

Selain itu, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, juga mengungkapkan kekecewaannya atas adanya KLB di Deli Serdang. Dia menyayangkan KLB tersebut yang menobatkan Moeldoko untuk menggantikan AHY.

"Seorang pejabat pemerintahan aktif, berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai menjadi ketua umum Partai Demokrat, mendongkel dan merebutnya dari ketua umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun yang lalu diresmikan oleh negara dan pemerintah," ujar SBY.