Illegal Logging Diduga Jadi Penyebab Banjir Sumatra, JK: Itu Benar

01 Des 2025, 13:45 WIB

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla saat meninjau bantuan logistik bagi korban banjir Sumatra di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

JK tak menampik gelondongan kayu tumbang karena banjir
Penghijauan jadi solusi konkret paska banjir
Kemenhut sebut gelondongan kayu di Sumut karena praktik ilegal

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) berbicara mengenai dugaan pembabatan hutan (ilegal logging) yang dianggap sebagai penyebab banjir Sumatra. Ia tak menampik anggapan itu benar.

Hal ini disampaikan JK menanggapi video gelondongan kayu di media sosial yang terbawa arus banjir, dan dianggap sebagai bukti adanya ilegal logging di Sumatra.

"Saya kira dua-duanya benar. Benar ada pembalakan liar, tapi ada juga kayu-kayu tua barangkali, pohon tua yang ambruk," kata JK seusai meninjau bantuan logistik yang dihimpun Palang Merah Indonesia (PMI) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (1/12/2025).

1. JK tak menampik gelondongan kayu tumbang karena banjir

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla saat meninjau bantuan logistik bagi korban banjir Sumatra di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (IDN Times/Amir Faisol)

Namun, Ketua Umum PMI itu juga tidak meragukan anggapan lain yang menyebut gelondongan kayu tersebut murni karena tumbang usai dihantam air bah.

"Saya kira dua-duanya benar. Pasti dua-duanya benar. Benar bahwa banyak kayu-kayu yang sudah tua masuk, tapi benar juga bahwa banyak pembalakan," kata JK.

2. Penghijauan jadi solusi konkret paska banjir

Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) (IDN Times/Ilman Nafi'an)

JK menambahkah, perlu ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah sebagai solusi adanya ilegal logging di sejumlah daerah di Sumatra. Penghijauan hutan harus segera dilakukan paska bencana banjir selesai.

Namun, JK enggan menanggapi terkait langkah hukum yang perlu ditempuh. Menurutnya, penegakkan hukum menjadi tanggung jawab pemerintah.

JK hanya memastikan, PMI memikiki program penghijauan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memulihkan kembali kawasan hutan yang telah gundul akibat eksploitasi.

"Ya harus penghijauan. Cuma satu saja caranya, penghijauan kembali. Mari kita kerja... Nanti kita juga, PMI punya program penghijauan. Nanti setelah reda ini, kita bersama-sama pemerintah daerah... kita bikin pemetaan yang mana perlu dihijaukan. Kita punya sistem penghijauan," kata dia.

3. Kemenhut sebut gelondongan kayu di Sumut karena praktik ilegal

Warga berada di depan rumah yang rusak akibat banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (28/11/2025).(ANTARA FOTO/Yudi Manar)

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan menyebut kayu-kayu yang terbawa arus banjir di Sumatra Utara, diduga hasil pembalakan liar berkedok layanan tata usaha kayu tumbuh alami di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

“Konteks pencucian kayu dari penyalahgunaan tata usaha PHAT. Itu menjadi modus operandi dari pembalakan liar. (Kayu-kayu itu) konteks pembalakan liar, diduga kayu lama dari aktivitas PHAT. Kecenderungannya di Sumut kita menemukan praktik ilegal dengan penggunaan modus itu," kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, kepada IDN Times, Senin (1/12/2025).