Jaga Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Dorong Sinergitas

17 Jun 2021, 09:07 WIB

ilustrasi Kartu BPJS (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Jakarta, IDN Times - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN-KIS sekaligus menguatkan perannya sebagai strategic purchaser, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengajak mitra fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk memaksimalkan upaya kendali mutu dan kendali biaya.

"Kami membutuhkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), pemerintah, asosiasi tenaga medis, organisasi profesi, maupun para profesional terkait lainnya, untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengawal keberlangsungan program besar ini," ujarnya dalam acara Pertemuan Nasional Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), Selasa (15/06/2021).

1. Kendali mutu dan biaya

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam acara Pertemuan Nasional Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), Selasa (15/06/2021). (Dok. BPJS Kesehatan)

Lebih lanjut Ghufron menjelaskan, berbagai upaya pengendalian mutu yang dilakukan dapat melalui meningkatkan jumlah dan mutu fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, penguatan engagement fasilitas kesehatan, intensifikasi langkah promotif preventif, hingga memanfaatkan digitalisasi layanan dan inovasi pada customer journey.

"Sementara dari sisi pengendalian biaya, dilakukan dengan cara menjamin layanan kesehatan sesuai dengan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap (KRI), standarisasi penjaminan manfaat, pengembangan sistem pembayaran, penguatan implementasi sistem klaim elektronik, serta penguatan penerapan sistem pencegahan kecurangan," jelasnya.

2. Peran TKMKB sangat dibutuhkan

ilustrasi konsultasi menggunakan BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Sampai dengan April 2021, lanjut Ghufron, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.661 FKTP dan 2.546 FKRTL di seluruh Indonesia.

Sementara itu, sepanjang 2016-2020, pihaknya telah mengeluarkan biaya sebesar Rp75,10 triliun untuk pelayanan kesehatan primer dan Rp374,86 triliun untuk pelayanan kesehatan rujukan.

Terkait hal tersebut, Ghufron pun mengatakan bahwa peran TKMKB sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan stakeholder JKN-KIS dalam melaksanakan upaya kendali mutu dan kendali biaya yang optimal.

"Di samping itu, kami juga mengharapkan TKMKB mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai salah satu basis penting pengendali mutu dalam menjawab isu-isu Program JKN-KIS," harapnya.

3. Respons TKMKB

Ilustrasi pelayanan di kantor BPJS Kesehatan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Menanggapi hal tersebut, Ketua TKMKB Pusat dr Adang Bachtiar menyampaikan bahwa pihaknya siap menguatkan kelembagaan melalui sistem informasi digital yang akuntabel. Ia juga menegaskan bahwa TKMKB akan lebih responsif terhadap mutu terbaik pelayanan kesehatan Indonesia.

"Kami lembaga independen advokasi analitik yang aktif membuka jalur-jalur efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu pelayanan komprehensif, mulai dari promotif sampai rehabilitatif JKN, sembari menajamkan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan," ujarnya. (WEB)