Jokowi Ingatkan Kemenkes: Prosedur Jangan Bertele-tele!

Jokowi meminta agar pembayaran untuk layanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19 dipercepat. Ia mengingatkan jangan sampai ada keluhan-keluhan tenaga medis tentang uang tambahan-tambahan hingga santunan kematian.

"Jangan sampai ada keluhan, misalnya yang meninggal ini harus segera, bantuan santunan itu harus, mestinya begitu meninggal bantuan santunannya harus keluar," tutur presiden.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar pembayaran untuk klaim rumah sakit terkait penanganan virus corona agar dipercepat. Begitu juga insentif tenaga medis, pun diminta segera dicairkan.

"Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya, insentif tenaga medis secepatnya, insentif untuk petugas laboratorium secepatnya. Kita nunggu apalagi, lah anggarannya sudah ada," ucap mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Presiden Jokowi sempat jengkel terhadap kinerja menterinya dalam menangani virus corona atau COVID-19. Dalam video berdurasi 10 menit yang diunggah pihak Istana pada Minggu (28/6), Jokowi mengungkapkan bahwa kinerja menterinya tidak ada progres signifikan.

Ia pun mengancam akan melakukan reshuffle kabinet atau merombak menteri yang berkinerja tidak baik.

"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi dalam sebuah video yang diunggah di saluran YouTube Sekretariat Presiden itu.

Jokowi menilai nihilnya progres signifikan dari kinerja para menteri terlihat dari lambatnya belanja anggaran penanganan COVID-19. Salah satunya yang disinggung mantan wali kota Solo ini soal anggaran penanganan COVID-19 sektor kesehatan, yang sudah disiapkan Rp75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1,53 persen yang sudah diserap.

"Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Saya beri contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen coba," tutur dia.

Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyoroti penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19. Menurut presiden, proses penyaluran bansos sudah 'lumayan', tapi ia meminta kinerja menterinya harusnya lebih dari itu.

"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen," kata dia.

Tak hanya itu, bidang ekonomi juga disinggung Jokowi. Pria kelahiran Solo ini meminta agar seluruh stimulus yang sudah disiapkan segara direalisasikan. Khususnya, stimulus yang menyasar pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM).

"Usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya gak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," imbuh Jokowi.