Jokowi Minta Industri BUMN yang Bisa Produksi Oksigen Dioperasikan

17 Jul 2021, 19:37 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta solusi pemenuhan kebutuhan oksigen dalam negeri, yang kini mengalami krisis karena tingginya kebutuhan oksigen medis untuk pasien COVID-19.

Dia meminta semua pabrik oksigen milik pemerintah yang tidak beroperasi namun dapat dioperasikan kembali dengan membutuhkan pembiayaan, agar diperasikan untuk memproduksi oksigen.

"Ini tolong dicarikan solusinya, karena apapun kita memang harus menyiapkan diri, apabila betul-betul ada lonjakan dan kebutuhan oksigen bisa terpenuhi," ujar Jokowi, saat rapat kabinet pada Jumat, 16 Juli 2021 yang diunggah kanal Sekretaris Kabinet, Sabtu (17/7/2021).

1. Kebutuhan oksigen cukup jika semua sektor digerakkan

Ilustrasi tabung oksigen medis. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi).

Kebutuhan oksigen dari dalam negeri, menurut Jokowi, sudah cukup jika semua industri digerakkan. Maka itu, ia meminta yang berkaitan dengan industri BUMN dikerahkan untuk membantu kebutuhan oksigen.

"Krakatau Steel misalnya, pabrik-pabik pupuk kita, industri petrokimia kita, semuanya bisa ikut membantu," ujar presiden.

2. Disiplin protokol kesehatan dan memakai masker

Ilustrasi masker (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

Jokowi mengatakan perlu ada strategi lain untuk menurunkan kasus secara efektif, karena saat ini COVID-19 banyak timbul di kalangan keluarga. Karena itu, menurutnya, kuncinya adalah menggunakan masker.

"Karena klasternya sudah masuk ke keluarga, kuncinya itu justru adalah urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan, memakai masker terutama," ujar dia.

3. Perpanjangan PPKM perlu dipikirkan dengan jernih

Default Image IDN

Saat ini, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sedang diberlakukan dan Jokowi memutuskan selesai pada akhir Juli. Namun, masyarakat bertanya-tanya apakah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan, perpanjangan PPKM Darurat harus diputuskan secara jernih dan jangan sampai keliru.

"Kalau mau diperpanjang, sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru," ujar Jokowi.