Kasus Pemerkosaan Bupati Kupang, Komnas Tolak Penyelesaian Kekeluargaan

Komnas Perempuan menolak penyelesaian dugaan perkosaan yang melibatkan Bupati Kupang melalui jalur kekeluargaan maupun keadilan restoratif.
Komnas meminta polisi mengusut perkara secara tuntas, transparan, dan akuntabel sesuai UU TPKS.
Komnas juga menyoroti perlindungan barang bukti, saksi, keluarga korban, hak restitusi, serta penggunaan kuasa pejabat.
Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menolak penyelesaian dugaan perkosaan yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede, melalui jalur kekeluargaan maupun keadilan restoratif. Komnas meminta kepolisian mengusut perkara tersebut hingga tuntas karena penyelesaian di luar peradilan dilarang dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, mengingatkan agar kasus yang melibatkan pejabat publik tidak dihentikan melalui mekanisme perdamaian.
"Kami juga meminta agar tidak ada penghentian kasus melalui cara-cara kekeluargaan atau keadilan restoratif," ujarnya, Senin (16/11/2026).
1. UU TPKS larang penyelesaian di luar pengadilan

Bupati Kupang Yosef Lede tanggapi laporan terhadapnya soal dugaan pemerkosaan. (IDN Times/Putra Bali Mula) Seperti diketahui Bupati Kupang, Yosef Lede, dilaporkan atas dugaan perkosaan terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun. Korban melaporkan perkara tersebut ke Polda Nusa Tenggara Timur pada Kamis (12/11/2026), dengan nomor laporan LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Komnas merujuk Pasal 23 UU TPKS yang mengatur perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali jika pelakunya anak. Ketentuan ini menjadi dasar penolakan terhadap upaya penyelesaian secara kekeluargaan dalam perkara tersebut.
2. Polisi diminta cegah penghilangan barang bukti

Kapolda NTT bersama jajaran berdialog dengan massa aksi terkait kasus pemerkosaan oleh Bupati Kupang. (IDN Times/Putra Bali Mula) Komnas mendesak kepolisian mengusut perkara secara transparan dan akuntabel. Penyidik juga diminta mencegah terduga pelaku menghilangkan barang bukti atau memengaruhi saksi dan keluarga korban. Selain itu, hak restitusi korban harus dijamin sejak awal.
3. Komnas soroti penyalahgunaan kuasa pejabat

Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Aditya Pratama) Sondang mengingatkan jabatan publik tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk menjanjikan pekerjaan untuk membawa perempuan ke kediaman pribadi
"Normalisasi praktik-praktik tidak profesional tidak boleh dilanggengkan. Pejabat publik tidak boleh menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi, seperti iming-iming memberikan pekerjaan lalu mendatangkan perempuan ke kediaman pribadi," katanya.
























