KPK Klaim Penyadapan Tak Sebabkan OTT Bocor

KPK menyatakan dugaan penyadapan terhadap lembaganya tidak menyebabkan kebocoran operasi tangkap tangan.
KPK menyebut informasi perkara yang ditangani berada di ranah internal lembaga.
Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga menjadi salah satu pihak yang disadap eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan. Meski demikian, KPK mengklaim hal tersebut tak menyebabkan bocornya operasi tangkap tangan (OTT).
"Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran, yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu," ujar Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
"Dan sampai saat ini pun, ya, yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa pemerasan terhadap Bupati Pemalang, ya, yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS, ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu," lanjutnya.
1. Tak ada kaitannya

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik dan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (IDN Times/Aryodamar) Taufik menjamin menjamin segala informasi menyangkut kegiatan KPK, tak bocor ke pihak lain. Sehingga penyadapan tersebut diyakini tak terkait KPK.
"Sehingga untuk hal-hal yang terkait dengan kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK gitu. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK," ujar Taufik.
2. Kapolri klaim ada berbagai macam target penyadapan

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto ketika ikut meninjau pengungkapan 1,2 ton narkotika di Kabupaten Pidie, Aceh. (Dokumentasi Mabes Polri) Sebelumnya, Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan sasaran penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit dan para tersangka lainnya menyasar ke berbagai pihak. Pihak-pihak itu antara lain presiden, partai dan tokoh politik, kepala daerah, aktivis, mahasiswa, hingga penegak hukum.
"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa," kata Suyudi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).
3. Listyo Sigit dan sejumlah jenderal polisi tersangka penyadapan presiden

Presiden Prabowo Subianto ketika menerima Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan. (Dokumentasi Biro Pers Istana) Polri telah menetapkan Listyo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data, dan akses ilegal terhadap nomor Presiden serta sejumlah pejabat negara lainnya termasuk media.
Penyadapan ini diduga dilakukan sejak 2025. Namun, motif penyadapan belum diketahui.
























