Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menggelar rapat terbatas bersama beberapa Menteri Kabinet Kerja mengenai kebijakan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan. Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta agar masyarakat bisa segera bebas dari masalah sengketa lahan.
Maka dari itu, Menteri LHK diminta Jokowi untuk segera menyelesaikan verifikasi lahan, sehingga masalah pemukinan penduduk di kawasan konsesi bisa segera diselesaikan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya, mengatakan bahwa Jokowi telah memberikan arahan agar masalah pemukiman di dalam lahan konsesi segera diselesaikan.
"Tadi Pak Presiden mengarahkan sangat banyak persoalan, tapi yang paling penting sebenarnya sekarang adalah bagaimana menyelesaikan masalah pemukiman di dalam konsesi, baik konsesi hutan maupun konsesi lainnya," kata Siti di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (26/2).
Menteri Siti menjelaskan tim inventarisasi dan verifikasi yang diminta oleh Jokowi sudah dibentuk oleh KLHK. Dan terdapat 20 provinsi yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) pencadangan dari KLHK.
"Sudah ada kawasan-kawasan yang dilepaskan dari hutan, sudah diverifikasi. Misalnya, yang pemukiman rakyat ada di dalamnya, yang permukiman transmigrasi dan lain-lain," ujar Siti.
"Ada 264.000 pemukiman ada di dalam hutan, itu ada pemukiman ada fasos dan fasumnya 307.000 hektare, kemudian yang lahan garapan jadi sawah 64.000, lahan kering kita proyeksikan kira-kira ada 183.000," jelasnya lagi.
Menurutnya, masalah pembebasan pemukiman warga di lahan konsesi bisa cepat terselesaikan apabila pemerintah daerah juga aktif mendorong hal itu. Siti mengungkapkan, Jokowi juga sudah meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution mengundang para gubernur untuk selesaikam permasalahan itu.
"Tadi Bapak Presiden meminta Menko Ekonomi untuk mengundang para gubernur, supaya kita harus menyelesaikan masalah-masalah ketidakpastian masyarakat di dalam hutan, terutama di pemukinan," terang Siti.
Siti menerangkan, konflik sengketa biasanya terjadi seputar hutan atau lahan Hak Guna Usaha (HGU), kereta api, atau Pelindo. Menurutnya, konflik tersebut terjadi karena pendataan dan penataan yang tidak terlalu rapi.
"Karena ketika mainnya di hukum material, rakyat beradu dengan korporat. Pasti yang menang hukum materialnya karena dia punya materi yang baik, rakyatnya gak. Jadi kalah terus rakyatnya," jelas Siti.
Oleh karena itu, Siti menyampaikan bahwa Jokowi meminta agar memprioritaskan kepada rakyat terlebih dahulu.
"Jadi Pak Presiden minta ini harus diselesaikan. Negara harus bisa menyelesaikan ini untuk rakyat. Tadi ditegaskan bahwa prioritas rakyat dulu," sambung dia.