Disebut Batasi Konten Karhutla, Komdigi Siap Buka Data
Komdigi siap membuka data moderasi konten untuk mencocokkannya dengan laporan Remotivi dan SAFEnet.
Komdigi mempertanyakan kecocokan angka 74 persen atau 94 dari 127 konten dalam laporan pemantauan.
Remotivi dan SAFEnet melaporkan 127 konten dimoderasi, termasuk 13 konten berkaitan dengan karhutla.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan siap membuka data penanganan konten media sosial yang diduga mengalami pembatasan atau penurunan (take down). Langkah tersebut menyusul sorotan dua lembaga, yakni Remotivi dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), mengenai meningkatnya moderasi konten kritis, termasuk unggahan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menilai pemantauan yang dilakukan kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Ia menghargai keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan pemerintah sekaligus menjalankan fungsi kontrol publik.
"Namun demikian, ini data yang mereka sampaikan itu kami siap untuk buka sih," ujar Mediodecci di Kemenkomdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia mempersilakan Remotivi dan SAFEnet menyampaikan data hasil pemantauan untuk dicocokkan dengan catatan internal Komdigi. Menurutnya, pencocokan diperlukan untuk memastikan kesesuaian jumlah maupun identitas konten yang dilaporkan mengalami moderasi.
"Artinya kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka. Dan kita cocokkan aja gitu. Apakah benar data-data yang ada di teman-teman pemantau itu memang ada di dalam record Komdigi," ucap dia.
Mediodecci menjelaskan, pencatatan permintaan moderasi konten di Komdigi menggunakan sistem elektronik yang terhubung dengan platform digital. Karena itu, riwayat penanganan konten daDisebut Batasi Konten Karhutla, Komdigi Siap Buka Datapat diperiksa kembali untuk mengetahui proses yang berlangsung.
"Karena rekan-rekan kalau record Komdigi itu nggak bisa kita ubah. Karena sifatnya kan ngobrol dengan platformnya juga kan pakai platformnya. Jadi, pakai sistem elektronik. Jadi, datanya kita bisa cek dan kita bisa detect kembali. Kita bisa track back kalau di kita," kata dia.
1. Komdigi pertanyakan angka 74 persen
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini (IDN Times/Ilman Nafi'an) Mediodecci turut menyoroti angka 74 persen dalam laporan Remotivi dan SAFEnet. Persentase tersebut merujuk pada 94 dari total 127 konten yang tercatat mengalami moderasi atas permintaan Komdigi dalam periode pemantauan.
Menurutnya, angka tersebut perlu dibaca secara menyeluruh, termasuk dengan memeriksa data dasar yang digunakan kedua lembaga. Ia mengaku belum menemukan kecocokan antara angka dalam laporan tersebut dengan catatan internal kementerian.
"Kan yang keluar adalah 74 persen. Jadi, yang keluar itu kan angkanya adalah 74 persen penurunan konten kritik itu diajukan oleh KomDigi. Nah, ini perlu dilihat bahwa perlu dibaca secara utuh karena ternyata 74 persen itu adalah 94 dari 127 kasus yang mereka terima dan kelola," ujar Mediodecci.
Ia mengatakan, Komdigi belum dapat mengidentifikasi 94 konten yang dimaksud berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan tersebut. Bahkan, pemeriksaan berdasarkan periode waktu belum menghasilkan angka yang sama.
"Dan bahkan 94 itu sendiri kami belum tahu itu yang mana. Kita coba cek secara periode aja angkanya nggak ketemu. Artinya, angka yang ditengahni KomDigi bisa jadi lebih besar daripada itu," ucap dia.
Karena itu, Mediodecci mengusulkan pertemuan langsung dengan kedua lembaga agar perbedaan data dapat ditelusuri bersama. Ia menegaskan, Komdigi tidak keberatan jika proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka.
"Kalau memang ada data yang bisa disampaikan kepada Komdiji secara resmi, kami siap untuk melakukan pengecekan terhadap data-data tersebut," katanya.
2. Komdigi siapkan mekanisme notifikasi publik
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini (IDN Times/Ilman Nafi'an) Selain membuka data, Mediodecci mengungkapkan Komdigi sedang menyusun mekanisme pemberitahuan kepada masyarakat terkait pemutusan akses konten digital. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas amanat Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya putusan yang berkaitan dengan norma pemutusan akses dan kewajiban pemberitahuan kepada publik.
Ia mengatakan, tim Komdigi tengah menyelesaikan mekanisme notifikasi agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai tindakan pemutusan akses yang dilakukan pemerintah.
"Apalagi kami juga sudah mendapat amanat dari MK khususnya DGR 311 terkait dengan pemaknaan atas norma untuk pemutusan akses harus dimaknai adanya pemberitahuan atau notifikasi publik terlebih dahulu. Yang saat ini, bahkan pagi tadi kami, tim kami, sedang menyelesaikan mekanismenya untuk melakukan notifikasi publik bagaimana kita memberikan informasi kepada publik, membuka informasi kepada publik terkait dengan pemutusan akses ini," ujar Mediodecci.
Ia juga menegaskan, Komdigi bersedia melakukan evaluasi apabila ditemukan kesalahan dalam proses moderasi konten. Menurutnya, masukan dari lembaga pemantau dapat menjadi bahan perbaikan bagi kementerian.
"Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri," kata dia.
3. Data dari Remotivi dan SAFEnet
Ilustrasi media sosial yang digunakan anak muda. (IDN Times/Aditya Pratama) Remotivi dan SAFEnet melaporkan adanya peningkatan moderasi konten media sosial dalam periode April hingga 8 November 2026. Berdasarkan hasil pemantauan kedua lembaga, terdapat 127 konten yang mengalami moderasi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 94 konten atau 74 persen tercatat dimoderasi atas permintaan Komdigi. Sementara itu, 33 konten lainnya atau 26 persen mengalami moderasi berdasarkan kebijakan komunitas masing-masing platform.
Laporan tersebut juga mencatat 13 konten atau 10,2 persen dari keseluruhan temuan berkaitan dengan karhutla. Sejumlah unggahan yang terdampak berisi kritik terhadap penanganan kebakaran hutan, kondisi lingkungan, hingga dampak bencana terhadap masyarakat dan satwa.
Pada platform X, misalnya, terdapat dua unggahan yang mengkritik Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kebakaran serta satu unggahan mengenai kebakaran di Taman Nasional Way Kambas. Ketiganya dilaporkan menerima pemberitahuan dugaan pelanggaran hukum atas permintaan Komdigi.
Selain itu, pemantauan menemukan konten bertema karhutla di Instagram dan Threads yang diduga mengalami pembatasan. Di Threads, salah satu bentuk moderasi yang ditemukan berupa pembatasan akses berdasarkan lokasi atau geolock, sehingga konten tidak dapat diakses menggunakan alamat IP Indonesia.
SAFEnet dan Remotivi juga menyoroti penghapusan video investigasi mengenai kualitas udara di Kalimantan Tengah yang diunggah Nalar Rawat Institute. Video tersebut membahas karbon monoksida dan lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), tetapi dihapus TikTok sekitar 16 jam setelah dipublikasikan.
