41,49 Juta Orang Sudah Registrasi Biometrik untuk Nomor HP
Komdigi mencatat 41,49 juta pelanggan seluler telah melakukan registrasi biometrik hingga Oktober 2026.
Kewajiban biometrik berlaku bagi pelanggan baru dan pengguna yang mengganti kartu SIM, sedangkan pelanggan lama belum diwajibkan.
Komdigi menemukan kendala verifikasi wajah dan penjualan kartu SIM aktif menggunakan identitas pedagang.
Jakarta, IDN Times – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sebanyak 41,49 juta pelanggan telepon seluler telah melakukan registrasi menggunakan sistem biometrik hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan Juli 2026, ketika pengguna yang telah mendaftar melalui verifikasi wajah baru mencapai 8,79 juta orang.
Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemenkomdigi, Dany Suwardany, mengatakan pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap penerapan registrasi biometrik selama empat bulan terakhir. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas kebijakan, kepatuhan operator seluler, hingga berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya.
"Jadi kalau kita melihat sampai dengan posisi Q3, sekarang mungkin sudah saya update lagi menjadi posisi peroktober ya, 2026, dari Januari sampai dengan Oktober 2026, registrasi biometrik secara kumulatif itu sudah mencapai 41,49 juta. Jadi waktu kita pertama kali, waktu kita tanggal 8 Juli lalu kita ketemu, itu kan masih di kisaran 8,79 juta. Ya, secara kumulatif sekarang sudah 41,49 juta," ujar Dany di Kemenkomdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Dany, pencapaian tersebut telah melampaui target Komdigi hingga Desember 2026, yakni 18 juta pelanggan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan nomor seluler sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas pribadi untuk berbagai tindak kejahatan digital.
"Jadi perkembangannya cukup pesat, bahkan kalau kita lihat dari target Komdigi sendiri sampai dengan Desember 2026 itu kita targetkan 18 juta. Sekarang capaiannya sudah 127 persen lebih ya, 41,49 juta," kata dia.
Dany menjelaskan, kewajiban registrasi biometrik saat ini berlaku bagi pelanggan baru dan pengguna yang melakukan penggantian kartu SIM. Sementara itu, pelanggan lama yang sebelumnya mendaftarkan nomor menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) belum diwajibkan melakukan registrasi ulang.
Berdasarkan data pelanggan seluler aktif hingga kuartal III 2026, jumlah pengguna mencapai sekitar 297 juta. Dari angka tersebut, sebanyak 13,96 persen telah melakukan registrasi biometrik, sedangkan 86,04 persen lainnya masih menggunakan mekanisme pendaftaran sebelumnya.
"Jadi untuk pelanggan existing itu memang belum diwajibkan, tapi kita mendorong agar melakukan registrasi ulang secara biometrik. Nah, kalau melihat angka statistik secara presentasi, 41,49 juta ini, seperti kita ketahui bahwa subscriber aktif untuk pelanggan seluler posisi sampai dengan Q3 2026 itu sekitar 297 juta. Jadi sudah sekitar 13,96 persen yang biometrik, sedangkan sisanya untuk pelanggan existing ini 86,04 persen belum melakukan biometrik," ucap dia.
1. Seluruh operator seluler patuhi aturan biometrik
Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemenkomdigi, Dany Suwardany (IDN Times/Ilman Nafi'an) Dari hasil evaluasi yang dilakukan, Komdigi mencatat tingkat kepatuhan operator seluler mencapai 100 persen. Seluruh penyelenggara layanan telekomunikasi telah menghentikan registrasi menggunakan mekanisme lama dan beralih ke sistem pengenalan wajah atau face recognition.
Dany menyebut, kepatuhan tersebut juga terlihat dari kesiapan aplikasi dan portal registrasi milik masing-masing operator. Komdigi melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah kota, di antaranya Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Padang, dan Medan.
"Nah, Bapak-Ibu sekalian, hasil evaluasi kita selama 4 bulan terakhir, itu dari sisi tingkat compliance para penyelenggara obsel itu sudah 100 persen comply," kata dia.
Hasil pemeriksaan menunjukkan proses registrasi biometrik relatif cepat dan mudah dilakukan. Pelanggan hanya perlu memasukkan NIK dan nomor telepon, kemudian mengambil foto wajah untuk dicocokkan dengan data kependudukan melalui sistem Dukcapil.
"Itu rata-rata untuk waktu pelaksanaan registrasi biometrik, baik itu yang dilakukan di GREI, Resmi Operator Seluler, ataupun dilakukan oleh calon pengguna secara mandiri, itu waktunya hanya sekitar 1 sampai 2 menit," ujar dia.
Untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan perempuan yang mengenakan hijab, sejumlah gerai resmi operator seluler juga telah menyediakan bilik khusus. Fasilitas tersebut menjadi salah satu solusi bagi pengguna yang mengalami kesulitan melakukan pencocokan wajah dengan foto KTP sebelumnya.
Selain itu, Komdigi bersama operator seluler dan Dukcapil telah menyelesaikan uji coba registrasi biometrik bagi anak berusia di bawah 17 tahun. Layanan melalui portal web tersebut mulai dapat digunakan pada Oktober 2026.
"Alhamdulillah gitu ya. Itu juga sudah berjalan, baik itu yang tadi registrasi yang di atas 17 tahun dan sekarang web portal untuk registrasi di bawah usia 17 tahun juga sudah bisa dilaksanakan," kata dia.
2. Ada kendala perubahan wajah hingga penggunaan foto palsu
Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemenkomdigi, Dany Suwardany (IDN Times/Ilman Nafi'an) Dalam pelaksanaan di lapangan, Komdigi menemukan sejumlah kendala yang menyebabkan pelanggan gagal melewati proses verifikasi biometrik. Salah satunya dialami pengguna yang mengalami perubahan kondisi wajah akibat kecelakaan atau operasi plastik, sehingga foto terbaru tidak lagi sesuai dengan data yang tersimpan di Dukcapil.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pelanggan diminta melakukan perekaman wajah ulang di Dinas Dukcapil terdekat. Dengan begitu, data kependudukan dapat diperbarui sesuai kondisi terkini dan proses registrasi nomor seluler bisa dilanjutkan.
"Jadi waktu pada saat pengambilan foto eKTP waktu itu mungkin wajahnya misalnya belum dapat perubahan tapi sekarang karena dilakukan operasi plastik ya mereka sudah melakukan perekaman di Dinas Dukcapil terdekat dan sekarang sudah bisa melakukan registrasi," ujar dia.
Kendala serupa juga dialami sejumlah perempuan yang ketika merekam foto KTP belum mengenakan hijab, tetapi saat melakukan registrasi biometrik sudah mengenakannya. Operator seluler menyediakan dua alternatif penyelesaian, yakni melakukan perekaman foto ulang atau memanfaatkan bilik khusus di gerai layanan.
Di sisi lain, Komdigi menemukan upaya sejumlah oknum untuk mengelabui sistem verifikasi wajah. Modusnya antara lain menggunakan foto KTP yang telah dimodifikasi dengan teknologi kecerdasan buatan serta memanfaatkan rekaman video untuk melewati tahapan pemeriksaan.
Dany mengatakan operator seluler telah memperkuat sistem keamanan dengan teknologi liveness detection dan Presentation Attack Detection (PAD). Sistem tersebut memastikan foto yang digunakan berasal dari pengambilan gambar secara langsung, bukan hasil manipulasi atau rekaman yang sebelumnya sudah tersedia.
"Jadi isu-isu terhadap tadi misalnya ada yang menggunakan, mencoba-coba menggunakan foto foto yang bukan live gitu ya baik itu secara perekaman ataupun foto KTP yang dimodifikasi dengan teknologi defect dan lain-lain itu sudah bisa diantisipasi artinya ditolak tidak dapat melakukan registrasi secara biometrik," ujar dia.
3. Komdigi temukan penjualan kartu SIM dalam kondisi aktif
Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemenkomdigi, Dany Suwardany (IDN Times/Ilman Nafi'an) Selain persoalan manipulasi foto, Komdigi menemukan praktik penjualan kartu perdana yang sudah terdaftar dan aktif menggunakan identitas pribadi pedagang. Temuan tersebut terungkap dalam pemeriksaan lapangan di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta.
Praktik tersebut berpotensi merugikan konsumen karena nomor yang dibeli tidak terdaftar menggunakan identitas pemilik sebenarnya. Bahkan, pengguna dapat mengalami kendala ketika hendak mengakses layanan apabila nomor tersebut bermasalah atau dinonaktifkan.
Dany meminta operator seluler memperketat pengawasan terhadap distributor, agen, gerai, hingga pedagang perorangan. Kartu perdana harus dipasarkan dalam kondisi belum aktif agar proses registrasi dilakukan langsung oleh pengguna dengan identitas yang sah.
"Dan juga bagi masyarakat kami juga menghimbau agar tidak meminjamkan atau bahkan menjual identitas pribadinya untuk keperluan registrasi karena kalau ini dilakukan dan nomor yang diaktifkan atas identitas yang tanpa hak ini untuk kejahatan online seperti penipuan nah ini kan nanti akan menimbulkan konsekuensi hukum juga bagi pemilik identitasnya," kata dia.
