Jokowi: Pemerintah Kerja Sama dengan 15 Hotel untuk Tempat Isolasi

14 Sep 2020, 12:53 WIB

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyampaikan pemerintah saat ini telah bekerja sama dengan 15 hotel bintang 2 dan 3 untuk menjadi tempat isolasi mandiri. Fasilitas tersebut disiapkan pemerintah untuk pasien COVID-19 yang memiliki gejala ringan dan tanpa gejala.

"Ini tolong disampaikan. Ada 15 hotel bintang 2 dan 3 di Jakarta dengan kapasitas 3.000, kita telah bekerja sama dengan grup-grup hotel yang ada," ucap Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/9/2020).

1. Jokowi minta jajarannya pastikan ketersediaan ruang ICU

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Lalu, Jokowi pun meminta jajarannya untuk memastikan ketersediaan ruang isolasi dan ruang ICU di rumah sakit rujukan. Sebab, kondisi ICU dan ruang isolasi disebut semakin kritis saat ini.

"Pastikan ketersediaan tempat tidur dan ICU di rumah rujukan untuk kasus-kasus yang berat," tutur Jokowi.

2. Jokowi minta Menkes audit keamanan tenaga medis dan pasien COVID-19 di rumah sakit

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) berbincang dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta juga meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto tentang protokol keamanan bagi tenaga medis dan pasien COVID-19. Sehingga, rumah sakit bisa menjadi tempat aman bagi mereka.

"Saya minta Menkes segera melakukan audit dan koreksi mengenai protokol keamanan untuk tenaga kesehatan dan pasien di seluruh rumah sakit, sehingga rumah sakit betul-betul menjadi tempat yang aman dan bukan jadi klaster penyebaran COVID," perintah Jokowi.

3. Jokowi meminta Pemerintah Daerah melakukan pembatasan berskala lokal

Presiden Jokowi membagikan Banpres Produktif di Yogyakarta, Jumat (28/8/2020) (Dok.Biro Pers Kepresidenan)

Mengenai penanganan COVID-19 di daerah, Jokowi menyebut pemerintah daerah tidak boleh menutup buru-buru suatu wilayah. Mantan Wali Kota Solo itu meminta pemerintah daerah untuk lebih dulu melihat data-data di wilayah mereka.

"Sehingga sekali lagi, jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup kota, kabupaten, dan kalau kita bekerja, berbasis data ya langkah-langkah intervensinya," kata Jokowi.