Presiden Jokowi Serahkan Penghargaan ke Bupati Banyuwangi

07 Mei 2024, 13:49 WIB

Presiden Joko Widodo menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat nasional kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Jakarta, Senin (6/5). (dok. Pemkab Banyuwangi)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko Widodo menyerahkan secara langsung Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat nasional kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Jakarta, Senin (6/5).

Penghargaan diberikan di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024. Diketahu, sebelumnya Banyuwangi juga meraih PPD terbaik tingkat Jawa Timur.

PPD sendiri merupakan raihan atas segenap perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program pembangunan.

Hal tersebut senada dengan arahan Presiden Jokowi untuk menggunakan anggaran berdasarkan prioritas program yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Mengelola fiskal dan anggaran betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas," pesan Jokowi.

1. Jalankan program besar Banyuwangi Rebound

Presiden Joko Widodo menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat nasional kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Jakarta, Senin (6/5). (dok. Pemkab Banyuwangi)

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi pelecut semangat bagi daerah untuk menghasilkan program yang memiliki dampak luas.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita tidak bisa lagi hanya sekadar membuat kegiatan yang penting berjalan. Perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan program yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat,” terangnya.

Ipuk pun menambahkan, untuk menghadapi tantangan daerah, Pemkab Banyuwangi menjalankan payung program besar yang disebut sebagai “Banyuwangi Rebound”.

Di dalamnya terdapat program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi, yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai tujuan utama; ditopang oleh sektor infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan UMKM sebagai penggeraknya.

Selain itu, ada juga program untuk sektor kesehatan dan pendidikan yang fokus pada peningkatan akses (pemerataan) dan kualitas layanan, yang ditopang dengan pemenuhan SDM guru dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan.

2. Angka kemiskinan di Banyuwangi sentuh level terendah dalam sejarah

Presiden Joko Widodo menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat nasional kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Jakarta, Senin (6/5). (dok. Pemkab Banyuwangi)

Dampak dari berbagai program tersebut, lanjut Ipuk, sudah terukur. Di antaranya, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemik 2020-2021 hanya 0,01 persen (dari 8,06 persen pada 2020 menjadi 8,07 persen pada 2021). Angka tersebut merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim.

Kemudian per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi kembali menurun menjadi 7,5 persen; lalu kembali turun menjadi 7,34 persen pada 2023; merupakan level terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.

3. Mampu kelola inflasi dengan baik

Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi dalam acara IMGS 2023, Innovative Approaches in Agrifood: Lessons Learned pada Jumat (24/11/2023). (dok. IDN Media)

Banyuwangi juga dinilai mampu mengelola inflasi dengan baik. Hal ini dibuktikan lewat penetapan Banyuwangi sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut.

Ipuk memaparkan, salah satu indikator keberhasilan program pembangunan lainnya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat; dari 71,85 (2020), 72,62 (2021), 73,15 (2022), dan 73,79 (2023).

Angka IPM Banyuwangi sudah masuk kategori “tinggi” dan tercatat sebagai yang tertinggi di wilayah timur Pulau Jawa yang kerap disebut “Sekar Kijang” (meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang). (WEB)