Dituduh Terlibat Korupsi oleh Oposisi, Presiden Mongolia Resmi Mundur

- Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa mengundurkan diri setelah oposisi menuduhnya korupsi dan mengancam pelengseran; dua pejabat tinggi lain juga melepas jabatan.
- Khurelsukh membantah menggelapkan dana negara, termasuk tuduhan menerima suap 25 juta dolar AS terkait proyek kereta api pada 2019, dan menyatakan siap diselidiki.
- Pengunduran diri memerlukan persetujuan 126 anggota parlemen; bila disetujui, Ketua Parlemen Sandag Byambatsogt menjadi presiden sementara hingga pemilu baru digelar.
Jakarta, IDN Times - Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa mengumumkan pengunduran dirinya dalam pidato kenegaraan di Ulaanbaatar, pada Selasa (17/11/2026). Keputusan tersebut diambil setelah oposisi Partai Demokratik menuduhnya terlibat korupsi dan mengancam akan melengserkannya.
Di hari yang sama, dua pejabat tinggi yang terseret kasus serupa juga melepaskan jabatan. Keduanya adalah Wakil Menteri Kehakiman dan Dalam Negeri Munkh-Erdene Dembereltseren serta Kepala Sekretariat Kabinet Enkhbayar Battumur.
1. Bantahan Khurelsukh atas tudingan korupsi

Khurelsukh Ukhnaa yang mundur dari jabatan Perdana Menteri Mongolia. twitter.com/ParliamentMN Khurelsukh menegaskan dirinya tidak bersalah atas tuduhan penggelapan dana negara yang bergulir lebih dari sebulan terakhir. Presiden berusia 58 tahun yang menjabat sejak Juni 2021 itu menilai tudingan tersebut bertujuan mencemarkan nama baiknya serta menghina lembaga kepresidenan. Ia berjanji kembali menjadi warga biasa, bekerja sama dengan penyidik, dan melaporkan penyebar fitnah ke aparat hukum.
"Partai Demokratik meminta saya mundur agar kebenaran bisa ditegakkan. Saya setuju dan menyerahkan tugas sebagai Presiden Mongolia. Saya siap diselidiki agar kehormatan saya kembali pulih," ujar Khurelsukh, dikutip dari Channel News Asia.
"Selama menjabat presiden, saya tidak pernah mencuri dari rakyat maupun negara. Saya tidak pernah berbohong, mencuri, atau menipu siapa pun," tambahnya.
2. Awal mula dugaan suap proyek kereta api di Mongolia

ilustrasi bendera Mongolia (Quintin Soloviev, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons) Polemik ini bermula pada Sabtu (14/11/2026) saat mantan Wali Kota Ulaanbaatar, Nyambaatar Khishgee, menuduh Khurelsukh menerima suap 25 juta dolar AS (Rp456,32 miliar). Meski sama-sama berasal dari Partai Rakyat Mongolia (MPP) yang berkuasa, Nyambaatar berada di kubu berbeda. Ia mengeklaim suap tersebut terkait proyek jalur kereta api Tavantolgoi-Gashuunsukhait menuju perbatasan China yang diberikan kepada Bodi International LLC tanpa lelang terbuka pada 2019, saat Khurelsukh masih menjabat perdana menteri.
Bodi International LLC langsung membantah keras tuduhan tersebut pada Senin (16/11/2026) dan menyebutnya fitnah tak berdasar. Bantahan serupa disampaikan juru bicara presiden terkait isu kepemilikan rumah mewah di pinggiran Ulaanbaatar. Sementara itu, Nyambaatar yang diduga berada di luar negeri menulis di Facebook bahwa dirinya diikuti orang mencurigakan dan berjanji membongkar dugaan korupsi lain.
Isu ini dimanfaatkan 42 anggota parlemen dari Partai Demokratik pimpinan Tuvshin Banzragch dan Tsogtgerel Odon untuk membentuk tim penyelidik sementara. Mereka menuntut keterbukaan perjanjian penjualan batu bara perusahaan tambang negara Erdenes Tavan Tolgoi serta menuding pimpinan MPP terlibat kongkalikong. Tsogtgerel juga menyinggung hilangnya dana sekitar 110 juta dolar AS (Rp2 triliun), termasuk 22 juta dolar AS (Rp401,7 miliar) yang dituding mengalir ke Sekretaris Jenderal MPP guna membiayai pemilu sejak 2016.
3. Proses pergantian presiden di tengah krisis politik Mongolia

Ilustrasi bendera Mongolia. (pixabay.com/jorono) Pengunduran diri Khurelsukh belum berlaku otomatis. Sesuai konstitusi Mongolia, langkah tersebut harus disetujui lewat pemungutan suara 126 anggota parlemen yang dijadwalkan bersidang pada Kamis (19/11/2026). Jika disetujui, Ketua Parlemen Sandag Byambatsogt dari MPP akan menjabat presiden sementara hingga pemilihan presiden baru digelar paling lambat empat bulan kemudian.
Krisis ini memperpanjang gejolak politik Mongolia dalam setahun terakhir akibat konflik internal MPP dan unjuk rasa antikorupsi. Sebelumnya, ribuan anak muda turun ke jalan di Ulaanbaatar memprotes ketidakadilan para elite kaya. Perpecahan partai berkuasa juga memicu pergantian tiga perdana menteri dalam sembilan bulan hingga Uchral Nyam-Osor dilantik pada Maret 2026.
Pengajar Universitas Nasional Mongolia, Munkh-Erdene Gantulga, menilai keputusan mundur ini bisa menjadi strategi politik Khurelsukh demi menjaga citra positif.
"Di mata publik, ia terlihat adil, jujur, dan sebagai politikus yang baik," ujar Gantulga.
Ia mengingatkan Khurelsukh pernah mundur dari kursi perdana menteri pada Januari 2021, lalu memenangi pemilihan presiden enam bulan berselang.





















