Marak Kasus Bullying, Dasco Dorong RUU Perlindungan Anak-Peradilan Anak

Sufmi Dasco Ahmad menyoroti kasus perundungan anak yang terjadi di sekolah, ruang terbuka, dan ruang siber.
DPR akan mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Pidana Peradilan Anak.
Dasco menilai anak tidak boleh menanggung beban orang tua dan perlu ada efek jera bagi pelaku perundungan.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyoroti maraknya kasus perundungan (bullying) anak yang masih terjadi di Indonesia. Ia menegaskan ke depan perundungan anak tidak boleh terjadi lagi di negara ini.
Dasco akan mendorong Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Pidana Peradilan Anak di DPR. Sebab, menurut dia, banyaknya korban perundungan anak, baik di sekolah, di ruang terbuka, maupun di ruang siber saat ini sudah sangat memprihatinkan.
"Kami akan mendorong diproses segera dan secepatnya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Pidana Peradilan Anak," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
1. DPR akan libatkan banyak pihak bahas revisi UU Perlindungan Anak dan UU Peradilan Anak

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bicara pemakzulan Gibran di DPR. (IDN Times/Amir Faisol). Dasco memastikan, akan melibatkan banyak pihak dalam penyusunan kedua perubahan undang-undang tersebut. Ia menekankan pentingnya mengikutsertakan pihak sekolah, OSIS, keluarga korban, dan lembaga-lembaga perlindungan anak, untuk memberikan masukan yang komprehensif kepada badan legislasi.
Elite Partai Gerindra itu mengatakan, DPR akan mengawal perubahan beleid tersebut agar dibawa ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).
"Kita harapkan dapat segera selesai agar kemudian perundungan-perundungan ini dapat segera diatasi," kata Dasco.2. Singgung kasus bullying sang anak

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bicara target RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. (IDN Times/Amir Faisol). Dasco juga menyinggung kasus perundungan yang juga kerap menyasar anaknya di media sosial. Ia mengaku telah meminta izin untuk menempuh jalur hukum atas peristiwa ini.
Dasco juga mengaku telah memberikan pengertian tentang kasus perundungan yang sudah tidak sehat. Ia juga telah menekankan banyak anak-anak di luar sana yang juga mengalami hal serupa.
"Saya memberi pengertian demikian karena saya meminta izin kepada anak saya yang masih di bawah umur, untuk saya mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu. Ini saya masih komunikasi dengan pengacara saya agar kemudian dapat dicari jalan yang terbaik," kata dia.3. Anak tidak boleh ikut tanggung beban orang tua

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad (kedua dari kiri) memberikan keterangan usai penentuan biaya penyelenggaraan haji (BPIH) 2027. (IDN Times/Santi Dewi) Menurut Dasco, harus ada efek jera bagi para pelaku perundungan anak. Di sisi lain, Dasco mengatakan, seorang anak tidak boleh ikut menanggung beban orang tuanya.
"Kita juga harus memberikan efek jera ketika kemudian anak harus menanggung beban orang tua yang seharusnya anak itu tidak merasakannya," kata Dasco.


















