Jokowi Tunjuk Kepala BKKBN Jadi Ketua Pelaksana Penurunan Stunting

26 Jan 2021, 19:15 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menunjuk Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Jokowi pun menargetkan angka stunting di Indonesia turun 14 persen hingga 2024.

"Hari ini pak presiden memberikan amanah kepada BKKBN untuk bisa menjadi ketua pelaksana untuk percepatan penurunan stunting. Saya sebagai Kepala BKKBN tentu menerima amanah ini dan tentu dengan niat dan tekad yang kuat, karena ini tantangan yang besar bagi kami," kata Hasto dalam keterangan persnya yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/1/2021).

1. Hasto harus menaikan angka percepatan penurunan stunting hingga 2,7 persen setahun

IDN Times/Tunggul Kumoro

Hasto juga mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi untuk menurunkan angka stunting hingga 2024. Dia mengatakan mendapatkan target pengurangan angka stunting hingga 2,7 persen per tahun.

"Karena penurunan stunting selama ini untuk lima tahun terakhir masih sekitar 1,6 persen setahun, maka kami harus menaikan percepatan itu menjadi 2,7 persen per tahun," jelas Hasto.

2. Hasto sebut harus bisa menurunkan angka stunting hingga 14 persen

Default Image IDN

Lalu, Hasto menyampaikan dalam empat tahun ke depan, akan ada sekitar 20 juta bayi baru yang lahir. Sehingga, di angka stunting yang mencapai 27 persen sekarang ini, maka hampir 7 juta bayi bisa alami stunting.

"Tetapi, di tahun 2024, kami harus menekan angka 7,2 juta menjadi hanya 3,4 juta. Sehingga kami harus memetakan itu dan setiap tahun tidak boleh ada stunting baru sebanyak 680 ribu, harus di bawah itu. Jadi berat 14 persen itu," ucapnya.

3. Hasto akui tugas yang diberikan Jokowi tidaklah mudah

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Hasto mengaku tugas yang diberikan Jokowi ini memang tidaklah mudah. Ia juga mendapatkan arahan dari Jokowi untuk memperbaiki manajemen.

"Arahan Bapak Presiden, anggaran sudah jelas, pemetaan sudah jelas, yang belum optimal adalah manajemennya. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kami harus meningkatkan kualitas manajemen ini. Oleh karena itu, ini harus dijalani dengan baik dan kami minta izin untuk didampingi Menko PMK untuk presentasi bagaimana rencana ke depan," jelas Hasto.