Jubirnya Dilaporkan ke Polisi, KPK Siap Berikan Bantuan Hukum

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menduga pelaporan terhadap dirinya terkait dengan seleksi capim institusi antirasuah. Apalagi jelang memasuki tahap akhir, kritik dari pihak KPK dan masyarakat sipil terhadap calon bermasalah semakin kencang. 

"Kalau melihat informasi yang ada, pemberitaan-pemberitaan dan juga mungkin informasi-informasi lain yang beredar dan momen pelaporannya, saat ini kami menduga pelaporan itu memang terkait dengan apa yang sedang kami kawal, yaitu proses seleksi pimpinan KPK," kata Febri yang ditemui di gedung KPK pada Kamis siang tadi. 

Namun, ia mengaku tidak mengenal siapa yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Ia juga belum menerima laporan tersebut secara resmi. 

"Apa kepentingan pihak pelapornya, saya juga tidak kenal pelapornya. Saya juga baru pertama kali melihat dan membaca nama pelapornya kalau melihat dari pemberitaan dan kami juga tidak tahu apa yang dilaporkan. Tetapi, kami akan terus kawal proses pemilihan capim KPK ini menjadi tanggung jawab kita semua," tutur dia lagi. 

Selain Febri, Agung turut melaporkan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo. 

Sementara, Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo mengaku akan berkonsultasi lebih dulu dengan tim hukum di internal terkait pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya. Ia mengaku masih berdiskusi pernyataan mana yang dikutip di media lalu dianggap oleh pelapor sebagai berita bohong. 

Adnan menduga berita bohong yang dimaksud bersumber dari keterangan tertulis yang pernah dikutip oleh media. Berita itu muncul pada (19/5). 

"Itu rilis sepertinya. Kami lagi cek ulang rilisnya lagi ya," kata dia ketika dikonfirmasi di Jakarta. 

Ia pun mengaku tidak mengenal siapa pelapor bernama Agung tersebut. 

Sementara, Ketua YLBHI Asfinawati terlihat santai menanggapi pelaporan atas nama dirinya menggunakan UU ITE ke Polda Metro Jaya. Bahkan, ia menyebut bukan kali pertama dilaporkan. 

"Laporan-laporan seperti ini bukan hal baru dan bukan pertama kali. Kalau kita ingat-ingat kira-kira sepuluh tahun lalu ada cicak VS buaya 1, cicak VS buaya 2, cicak vs buaya 3," ujar Asfinawati di gedung KPK pada Kamis siang. 

Ia menilai dengan adanya pelaporan atas dirinya ke polisi justru menunjukkan ada sebagian orang yang merasa terganggu dengan kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Sebab, ia pun turut menduga pelaporan itu terkait proses seleksi capim KPK yang kini tengah berjalan. 

"Yang menarik adalah kita bisa mendalami pelapor ini memiliki hubungan kepada siapa sehingga kita tahu kepentingan siapa sebetulnya yang sedang terganggu dan coba dibawa oleh pelapor ini," kata Asfinawati. 

Sementara, organisasi Wadah Pegawai yang menaungi semua karyawan KPK mengaku tidak takut dengan upaya kriminalisasi tersebut. Ketua Wadah Pegawai, Yudi Purnomo mengaku pelaporan dengan sangkaan telah melanggar UU ITE itu merupakan upaya untuk membungkam sikap kritis dalam mengawal seleksi capim KPK. 

"Orang-orang yang dilaporkan merupakan orang yang selama ini dikenal antikorupsi dan kritis mengawal jalannya proses seleksi capim KPK," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (29/8). 

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan yang diberikan karena pegawai mereka dilaporkan ke polisi. Saat ini, sudah ada beberapa pengacara dan lembaga bantuan hukum yang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi, bersedia menjadi penasihat apabila diminta. 

"Namun, kami masih melihat perkembangan kasus yang menggunakan UU ITE tersebut dan masih mengandalkan biro hukum," kata dia lagi.