Jurnalis Farid Gaban Hendak Disomasi, Muannas: Jangan Playing Victim!

27 Mei 2020, 21:00 WIB

Twitter/@muannas_alaidid

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid angkat bicara mengenai status media sosial jurnalis Farid Gaban, yang mengkritik kebijakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Teten Masduki. Menurut Muannas, kritik Farid adalah fitnah, karena argumentasinya tidak diperkuat data.

“Salah satu cuitan FG (Farid Gaban) 'rakyat bantu rakyat, penguasa bantu pengusaha' ini bukan kritik tapi tuduhan serius, terindikasi hasutan tujuannya secara tidak langsung sebut pemerintah tidak peduli terhadap rakyat, tidak bantu rakyat, hanya bantu pengusaha saja,” kata Muannas melalui keterangan tertulis, Rabu (27/5).

Dia melanjutkan, “terbukti ketika FG dikejar soal data dalam cuitannya, dia tidak bisa menunjukkan bukti atas tuduhan itu, dia malah bertanya "kalau ada perjanjian kerja samanya tolong di-share," artinya dia belum membaca perjanjian, tapi sudah menuduh.”

1. Melakukan somasi demi kepentingan publik

Ilustrasi hoaks. IDN Times/Sukma Shakti

Sebagai seorang advokat, Muannas merasa memiliki kewajiban melaporkan Farid ke penegak hukum, karena telah menyebarkan hoaks.

“Saya tidak mewakili penguasa atau pun pengusaha, karena kebebasan informasi dan internet tidak boleh jatuh ke tangan yang menyebarkan hoaks, fitnah, dan bagi mereka yang tidak bisa membedakan lagi kritik dan tuduhan atau fitnah,” kata dia.

2. Farid diminta jangan playing victim

Twitter/@muannas_alaidid

Pria yang kerap melaporkan kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini memperingatkan Farid agar tidak playing victim. Di samping itu, tindakan Farid dianggap berlebihan, karena menurut dia, somasi merupakan perbuatan hukum yang diakui dan beradab untuk mengingatkan, tentang adanya potensi pelanggaran hukum.

“FG juga tidak perlu playing victim setelah diduga membuat tuduhan dalam cuitannya, karena itu bagi saya bukan kritik, tapi tuduhan. Kritik selalu menggunakan data, informasi, dan argumentasi yang benar. Tatanan sosial kita bisa rusak ketika bohong dianggap kritik, hasutan disamakan kebebasan berpendapat, klaim sepihak dianggap sebagai kebenaran,” kata Muannas.

3. Farid Gaban diimbau agar tidak membuat kekacauan di tengah pandemik virus corona

Ilustrasi virus corona (IDN Times/Rochmanudin)

Muannas khawatir, status Farid menimbulkan kekacauan di tengah pandemik virus corona atau COVID-19.

“Di tengah pandemik ini seharusnya kita saling membantu dan memberikan informasi yang benar, bukan menyebarkan berita bohong dan hasutan, apalagi kesulitan ekonomi sangat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata dia.

Alih-alih mengapresiasi kinerja pemerintah karena telah merangkul Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) untuk merambah ke pasar digital, Farid malah mengkritisi tanpa data.

“Seharusnya kita mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh pemerintah karena memfasilitasi UMKM ke aplikasi digital, sehingga barang dagangan mereka bisa segera dipasarkan dan laku demi kesejahteraan mereka,” tutup Muannas.

4. Kritik Farid terhadap Kemenkop UKM

Tangkapan layar (Facebook/@Farid Gaban)

Melalui status Facebook-nya, Farid mengkritik kebijakan Kemenkop UKM yang menggandeng Blibli (Djarum Group) sebagai marketplace bagi produk dalam negeri. Menurut dia, market place semacam Blibli.com lebih banyak mengakomodir barang impor dari pada produk dalam negeri. Karena itu, dia mendorong supaya Kemenkop UKM membuat marketplace-nya sendiri.

Farid juga mengkritik atas dasar apa Blibli dipilih sebagai mitra kerja sama. Padahal, infrastruktur Kemenkop UKM dianggap dia sudah cukup mapan untuk memperkenalkan produk UMKM dan UKM dalam negeri.

“Pertanyaan yang segera muncul: Mengapa Blibli? Mengapa bukan Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee? Mengapa bukan Gudang Garam atau Sampoerna Retail? Apakah Karena Blibli menang tender?” tulis dia di status Facebooknya.

“Sejak 2007 kementerian sudah punya Gedung Smesco yang megah. Gedung itu dilengkapi dengan ruang pamer dan pasar produk UKM. Kenapa tidak meningkatkan marketplace yang sudah ada itu ke level digital? Ketimbang dengan swasta, kementerian semestinya menjalin sinergi dengan dua badan usaha milik negara, sekaligus menghemat dana publik,” sambung Farid.