Kampanye 16 HAKTP, Menteri PPPA Ajak Semua Lawan Kekerasan Perempuan

09 Des 2024, 15:52 WIB

Menteri PPPA, Arifah Fauzi menggunakan MRT dari Stasiun Setiabudi ke Stasiun Bundaran HI seusai kampanye 16HAKTP 2024 dan berdialog dengan penumpang yang membawa anak, pada Minggu (8/12/2024). (dok. KemenPPPA)

Intinya sih...

Menteri PPPA mengajak semua orang untuk satukan langkah demi kurangi kekerasan pada perempuan dalam peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP).
Perempuan perlu berani bersuara karena mereka tidak sendiri, disuarakan melalui Kampanye Dare to Speak up sebagai bagian dari rangkaian Peringatan Hari Ibu ke-96.
Kementerian Perhubungan memastikan pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah bagi perempuan dan anak, serta Grab melakukan langkah pengamanan operasional hingga aksi berkolaborasi dengan Kemen PPPA.

Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengungkapkan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) jadi momentum untuk satukan langkah demi kurangi kekerasan pada perempuan. Tema globalnya adalah UNiTE to End Violence Against Women. Semua orang diajak untuk punya komitmen melawan segala bentuk kekerasan diseluruh dunia.

“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Peringatan Hari Ibu ke-96. Sebuah momen untuk merayakan dan menghormati peran perempuan, sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan perempuan Indonesia dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang diselenggarakan pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres ini menjadi simbol kesadaran kolektif perempuan Indonesia tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan bangsa,” kata dia dalam agenda kampanye 16 HAKTP, di kawasan Sudirman, Jakarta dikutip Senin (9/12/2024).

1. Berani bersuara dan jangan merasa sendiri

Dia juga mengungkapkan, perempuan perlu berani bersuara karena mereka tidak sendiri. Hal ini disuarakan melalui Kampanye Dare to Speak up. Berdasarkan data dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan satu dari empat perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Dia mengungkapkan angka ini mencerminkan pentingnya keberanian untuk berbicara dan bertindak melawan kekerasan.

"Kampanye “Dare to Speak Up” hadir untuk menguatkan perempuan, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan berbagai upaya lainnya telah membawa harapan baru. Kini semakin banyak perempuan yang berani menyuarakan kebenaran, membuka ruang untuk perubahan yang lebih besar,” katanya.

2. Meningkatkan kesadaran ciptakan lingkungan transportasi yang inklusif

ilustrasi KRL Commuter Line (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto menyatakan peringatan 16HAKTP jadi momen penting meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat pada isu-isu yang dihadapi perempuan dan anak, seperti ketidakadilan gender, eksploitasi, diskriminasi, dan ketidaksetaraan akses transportasi yang aman. Dia menyoroti, budaya patriarki dan rendahnya kesadaran publik masih jadi hambatan utama menciptakan lingkungan transportasi yang inklusif.

“Sebagai upaya konkret, Kementerian Perhubungan memastikan pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah bagi perempuan, anak, dan pengguna rentan dengan menyediakan fasilitas seperti lift dan ruang laktasi di berbagai sarana transportasi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kasus kekerasan atau pelecehan di ruang publik serta berpartisipasi aktif menjaga transportasi publik tetap aman. Kami mengajak seluruh pihak untuk mendukung kampanye “Dare to Speak Up” sebagai langkah nyata dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan,” ujar Novie.

3. Pengamanan operasional hingga langkah strategis dipertimbangkan bagi perempuan

ilustrasi pesan ojol untuk orang lain (unsplash.com/charlesdeluvio)

Sementara di sisi lingkungan pekerjaan yang inklusif perempuan, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza R. Munusamy mengungkapkan perempuan punya peran penting untuk seluruh ekosistem Grab. Di dalam jajaran manajemen, ada 50 persen perempuan dengan jumlah mitra Grab Merchant dan konsumen perempuan yang juga tinggi.

"Oleh karena itu, Grab sebagai salah satu platform inklusif yang selalu mempertimbangkan kebutuhan perempuan dalam segala hal, dimulai dari langkah pengamanan operasional hingga langkah strategis yakni aksi berkolaborasi seperti penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Kemen PPPA yang berlangsung hari ini. Pengembangan fitur-fitur keselamatan di Grab saat ini telah sangat berkembang untuk mencegah tindak kekerasan dimulai dengan Audio Protect dan Monitor Perjalanan, Pelatihan Akbar Keselamatan untuk Mitra (PAKEM) serta Zero Tolerance terhadap kekerasan seksual,” ujar Tirza.

4. Teken deklarasi menciptakan transportasi publik bebas kekerasan seksual

Menteri PPPA Arifah Fauzi, bersama Wamen PPPA Veronica Tan, Plt Sekretaris Menteri PPPA Titi Eko Rahayu dan para stakeholder dalam acara Jalan Santai dan Kampanye "Dare to Speak Up", di Jakarta, Minggu (8/12/2024). (dok. KemenPPPA)

Dalam agenda kampanye di Car Free Day (CFD) kemarin PT Grab Teknologi Indonesia, PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, PT GO TO Gojek Tokopedia, dan Kalyanamitra menandatangani Deklarasi Bersama sebagai bentuk komitmen mendukung percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Berikut isi Deklarasi Bersama “Bersinergi untuk Menciptakan Transportasi Publik yang Aman, Aksesibel, Inklusif, dan Bebas dari Kekerasan Seksual”:
1. Menolak keras berbagai bentuk kekerasan seksual di transportasi publik, karena kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.
2. Mewujudkan moda dan sistem transportasi publik yang inklusif, aksesibel, dan aman bagi perempuan, lansia, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
3. Menerapkan kebijakan, mekanisme pelaporan, dan melakukan penanganan kekerasan seksual pada transportasi publik yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban, aksesibel, inklusif, terpadu, dan terintegrasi antar moda transportasi publik, instansi pemerintah terkait, dan organisasi masyarakat sipil.
4. Melakukan pencegahan kekerasan seksual di transportasi publik melalui sosialisasi kepada pengguna layanan transportasi publik serta pelatihan di tingkat manajemen dan operasional, termasuk pihak terkait lainnya (pengemudi, customer service, dan lain-lain).