Jakarta, IDN Times - Kapolri, Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto, mengungkapkan awal mula dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terungkap. Itu semua bermula dari perintah yang diduga disampaikan oleh secara lisan oleh Ahrie Sonta pada Oktober 2026 lalu.
Dia diduga memerintahkan membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk berkomunikasi. Selain itu, Ahrie juga meminta agar dilakukan penghapusan data hasil penyadapan di dalam sistem LIMS (Lawful Interception Management System) dan Penlinks X (PLX).
"Penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor sehingga pada 30 Oktober 2026. Peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Mabes Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas pelapor dirahasiakan," kata Suyudi di ruang rapat komisi III DPR.
Peristiwa tindak pidana itu dilakukan di area Jakarta Selatan. AS memerintahkan melakukan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Suyudi juga mengungkapkan lima tahapan modus operandi yang digunakan untuk menyadap Prabowo. Pertama, perintah penyadapan, kedua provisioning, ketiga pelaksanaan penyadapan, keempat pelaporan kepada end user dan kelima penghapusan data.
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui group WhatsApp tanpa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran dari kepolisian," kata jenderal bintang empat itu.
Kedua, tahapan provisioning melibatkan tim technical supporting unit atau (TSU) diduga memasukan nomor telepon yang menjadi target ke sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filter terhadap kaitannya perkara pro justitia.
"Ketiga, pelaksanaan penyadapan melalui Penlinks X (PLX), petugas mengeksplor dan mendengarkan hasil penyadapan kemudian menuangkan ke dalam transkripsi," tutur dia.
Tahapan keempat, pelaporan hasil penyadapan dilakukan secara berjenjang yakni SU hingga jenderal LSP. Tahapan kelima, dilakukan penghapusan data pada Oktober 2026 di sistem LIMS dan PLX.
"Penghapusan itu diduga dilakukan atas perintah AS," kata Suyudi.
Pemaparan lima tahapan modus operandi penyadapan disampaikan oleh Suyudi di rapat kerja perdana dengan komisi III DPR. Sementara, pihak komisi III DPR meminta agar tindak pidana penyadapan ilegal itu diusut hingga tuntas.