Karhutla Belum Jadi Bencana Nasional, Dudung: Negara Masih Sanggup

Lebih lanjut, ketika ditanyakan responsnya mengenai protes yang sudah muncul dari negara tetangga, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah serius menangani karhutla yang muncul. Ia pun tak menampik Singapura dulu pernah bereaksi dan mengancam akan melakukan proses hukum terhadap sejumlah perusahaan yang berkontribusi menyebarkan kabut asap.

"Dulu sebenarnya Singapura pernah melakukan sedikit pressure kepada perusahaan-perusahaan pemilik kebun kelapa sawit yang dianggap ada kaitan dengan peristiwa kebakaran, tapi terafiliasi dengan kepentingan mereka yang ada di Singapura. Keuangannya ada di Singapura," ungkap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.

Ia menjelaskan, tak mempermasalahkan bila Negeri Singa ingin memproses hukum perusahaan-perusahaan tersebut asal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Singapura. "Kalau sistem hukum yang berlaku di Singapura seperti itu, mereka juga mengungkapkan sesuai dengan hukum yang ada di Singapura dan sesuai dengan aturan hukum internasional, ya kami gak ada masalah," tutur dia.

Sebelumnya, otoritas Negeri Singa melayangkan surat pemberitahuan kepada tujuh perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu melayangkan surat peringatan itu berdasarkan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act).

Tujuh perusahaan yang dikirimkan surat peringatan yaitu:

Upaya yang lebih tegas diumumkan oleh Singapura dalam jumpa pers pada Jumat, 16 Oktober 2026 lalu. Menteri Grace Fu memerintahkan ketujuh perusahaan itu menghentikan atau tidak melakukan pembakaran, serta menyerahkan rencana penanganan dan pencegahan kebakaran. Meski sudah disebut oleh otoritas di Singapura, belum tentu ketujuh perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Singapura berhasil mengidentifikasi ketujuh perusahaan itu berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA). NEA melakukan pemantauan titik panas dan pergerakan asap menggunakan data meteorologi, peta, serta citra satelit. Berdasarkan hasil pemantauan itu, terlihat indikasi asap dari kebakaran di lahan konsesi yang dikuasai perusahaan-perusahaan tersebut bergerak menuju Singapura.

Temuan itu menjadi dasar pengiriman surat pemberitahuan yang meminta perusahaan mengerahkan petugas untuk memadamkan kebakaran atau mencegah api meluas. Perusahaan-perusahaan itu kemudian diminta menghentikan atau tidak melakukan pembakaran, serta menyerahkan rencana penanganan dan pencegahan kebakaran.

NEA menyatakan, dapat mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab menyebabkan kabut asap lintas negara.

Sementara, aktivis dari Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik mengatakan, dengan adanya penetapan status bencana nasional maka akan lebih banyak sumber daya yang dikerahkan untuk memadamkan api. Artinya, akan ada anggaran khusus yang diambil dari APBN untuk menangani karhutla.

"Dengan adanya pengarahan orang-orang ke sana, apakah personel militer hingga polisi akan ditambah. Kalau ditanya, apakah kemudian personel TNI dan polisi tidak dikerahkan, jawabannya dikerahkan. Tapi, apakah cukup untuk mengatasi atau enggak gitu. Ini yang coba kita paksa agar ditetapkan sebagai bencana nasional," ungkap Iqbal ketika dihubungi oleh IDN Times lewat telepon pada Minggu kemarin.

Namun, yang perlu digaris bawahi yang penting bukan diberikan label sebagai bencana nasional saja tetapi karhutla ini ditangani secara serius oleh pemerintah. Iqbal juga menjelaskan di dalam penanganan bencana ada biaya kerugiaan akibat menunda penanganan bencana (cost of delay). Semakin lama ditunda maka semakin besar kerugian.

"Itu yang sering tidak diukur oleh pemerintah. Pemerintah atau BNPB hanya mengukur kerugian secara fisik. Mereka tidak menilai misalnya saat UMKM tidak beroperasi, saat sekolah-sekolah tutup atau kantor tutup," tutur dia.