Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Agung RI siap membantu Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.
MA telah menolak kasasi yang diajukan Presiden Jokowi terkait karhutla. Dengan demikian, MA menguatkan vonis tingkat banding yang menyatakan Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi karhutla.
Dalam hal ini, Jaksa Agung RI Muhammad Prasetyo akan mencari novum atau bukti baru sebagai dasar pembelaan.
“Kita akan cari novum hal-hal yang baru yang bisa kita sampaikan sehingga nanti dicerna dengan baik oleh pihak pemutus,” kata Prasetyo di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (21/7).
Selain itu, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Karena jaksa adalah pengacara negara dan kita tentunya akan mewakili negara di dalam,” tuturnya.
Prasetyo menilai, pembelaan kepada Jokowi perlu dilakukan lantaran pihak tergugat adalah seorang kepala negara. Oleh sebab itu pihaknya harus tampil untuk melindungi presiden.
“Pak Jokowi kan digugat bukan sebagai pribadi, tapi sebagai pemimpin negara. Nah kita harus tampil sebagai pengacara kepala negara dan pemerintahan,” jelasnya.
MA telah menolak permohonan kasasi Presiden Jokowi dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan. MA pun menyatakan Jokowi bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum hingga kemudian terjadi kebakaran hutan. Hal tersebut dikutip dari laman panitera MA, kepaniteraan.mahkamahagung.go.id. Dari laman tersebut, amar putusan menyatakan menolak kasasi Jokowi.
"Tolak I,II, II,IV," tulis putusan yang telah ditetapkan pada 16 Juli tersebut.