Kasus Andrie Yunus KontraS, Oditur Militer Limpahkan 11 Bukti Termasuk Aki Bekas

Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kolonel Corps Hukum (Chk) Freddy Ferdian Isnartanto menyatakan, sidang perdana bagi empat anggota TNI yang menyiram air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, digelar pada Rabu (29/4/2026). Alokasi waktu dipilih Rabu, agar tidak berbenturan dengan sidang kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI yang melibatkan tiga anggota Kopassus TNI Angkatan Darat (AD) sebagai terdakwa.

Selain itu, mereka memiliki prosedur untuk menggelar sidang 10 hari usai berkas perkara didaftarkan. Dia memperkirakan bila dihitung hari ini hingga 10 hari ke depan, maka semula jadwal sidang perdana digelar pada Senin (27/4/2026).

"Kalau sekarang tanggal 16 (April), berarti besok tanggal 17 (April). Kami akan mendaftar pada tanggal 17 April. Berarti 10 hari ke depan, tanggal 27 April. Tapi, kami lihat perkembangan sidang karena Senin itu ada persidangan pembunuhan Kacab BRI. Sehingga kami mungkin mempertimbangkan di hari Rabu," ujar Freddy.

Rencananya sidang akan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Dia menyatakan, dalam persidangan perdana, semua terdakwa akan dihadirkan. Menurut Freddy, sesuai dengan prosedur di Oditur Militer, tahanan dihadirkan sesuai dengan persidangan di pengadilan militer, yakni Senin dan Rabu.

"Sehingga, mungkin tanggal perkiraan ya sudah bisa kami sampaikan. Sementara, kami akan menggelar persidangan perdana pada Rabu, tanggal 29 April 2026. Agendanya pembacaan surat dakwaan. Untuk terdakwa pasti dihadirkan saat sidang perdama dan itu bersifat wajib," katanya.

IDN Times sempat melihat bagian depan dari berkas perkara yang diserahkan ke pengadilan militer. Di bagian depan berkas itu tertulis nama keempat terdakwa. Identitas keempatnya yakni Sersan Dua Mar Edi Sudarko (ES), Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (BHW), Kapten Nandala Dwi Prasetia (NDP), dan Letnan Satu Pas Sami Lakka (SL).

Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta, Kolonel Corps Hukum (Chk) Andri Wijaya enggan berkomentar soal identitas keempat terdakwa. Ia hanya menyebut detail informasinya akan dipaparkan di ruang sidang.

Identitas keempat terdakwa tak sepenuhnya selaras dengan pemaparan yang disampaikan oleh kuasa hukum Andrie Yunus yang diberi nama Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Tim investigasi independen yang membantu TAUD menyebut, di dalam potongan rekaman CCTV terdapat individu lain yang bernama Muhammad Akbar Kuddus. Ia berasal dari satuan TNI Angkatan Laut (AL). Tim investigasi independen menemukan kecocokan wajah Akbar di media sosial dan yang terekam di kamera CCTV ketika aksi penyiraman air keras terjadi.

"Muhammad Akbar Kuddus juga merupakan seorang perwira TNI. Foto-fotonya kami kumpulkan dari sumber terbuka di media sosial," ujar anggota tim investigasi independen, Ravio Patra, ketika memberikan keterangan pada Kamis (9/4/20266).

Di forum itu, Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kolonel Corps Hukum (Chk) Andri Wijaya mengatakan, pihaknya menjerat empat anggota TNI dengan pasal berlapis. Namun, dakwaan primer menggunakan Pasal 469 ayat (1) jo Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penganiayaan berat.

"Ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun," ujar Andri ketika memberikan keterangan di Pengadilan Militer, Jakarta Timur pada Kamis (16/4/2026).

Selain itu, oditur militer juga menggunakan Pasal 448 ayat (1) jo Pasal 20 huruf C dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun untuk dakwaan subsider. Kemudian, oditur militer juga mengenakan Pasal 467 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 20 huruf C dengan ancaman hukuman bui maksimal tujuh tahun.

Pasal yang didakwakan kepada empat anggota TNI berbeda dari harapan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Mereka menilai penyiraman air keras terhadap Andrie merupakan perbuatan yang terstruktur dan terorganisir.

Sehingga, pelaku lapangan tak hanya berjumlah empat orang. Berdasarkan penelusuran tim investigasi independen TAUD, setidaknya ada 16 orang yang terlibat di dalam aksi penyiraman air keras pada Kamis (12/3/2026) di area Salemba, Jakarta Pusat.

Anggota TAUD, Afif Abdul Qoyyim mengatakan berdasarkan skenario peristiwa pada 12 Maret 2026 lalu, maka konstruksi tindakannya masuk upaya pembunuhan berencana. Mereka melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu (8/4/2026) dengan pasal 459 juncto pasal 17 juncto pasal 20 KUHP.

Mereka juga menggunakan pasal dugaan tindak terorisme terstruktur sesuai dengan pasal 600, pasal 601, pasal 602 KUHP. TAUD mengikuti janji Presiden Prabowo Subianto yang menyebut aksi penyiraman air keras yang dialami Andrie merupakan tindakan terorisme.