Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara didakwa menerima suap Rp32,4 miliar pada perkara dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 se-Jabodetabek tahun 2020 di Kementerian Sosial. Dakwaan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat pada Rabu (21/4/2021).
Jaksa KPK mengatakan mengatakan bahwa uang suap yang diterima Juliari didapat melalui bekas anak buahnya yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial.
Jaksa mengatakan Juliari mendapatkan uang tersebut dari Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude Harry Van Sidabukke senilai Rp1,28 miliar. Kemudian, ia diduga juga menerima uang dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar senilai Rp1,95 miliar.
"Terdakwa selaku menteri sosial Juliari Batubara sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial mengetahui atau patut menduga uang-uang tersebut diberikan karena terkait dengan penunjukan dalam pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19," ujarnya.
Menenai dakwaan tersebut, Juliari tak keberatan meski tak mengakui perbuatannya. Namun, ia tak mengajukan pembelaan sehingga sidang dilanjutkan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum.
"Kami sudah berdiskusi dengan terdakwa dan penasehat hukum, kami gak mengajukan keberatan agar cepat selesai," ujar Kuasa Hukum Juliari Batubara.
Dalam perkara ini, Juliari didakwa dalam pasal Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau Kedua : Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.