Jakarta, IDN Times - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah pejabat BPJS Kesehatan terkait kasus dugaan kebocoran data.
"Terakhir beberapa pejabat di BPJS Kesehatan itu telah diperiksa dan juga vendor sebagai penyedia teknologi informasi di BPJS pun telah diperiksa," kata dia di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Rusdi mengatakan informasi dari para pejabat dan vendor dalam kasus ini menjadi hal penting bagi penyidik, untuk bisa mengungkap penyebab kebocoran data peserta BPJS Kesehatan.
"Penyidik masih bekerja," ujarnya.
Rusdi mengatakan penyidik mungkin saja akan memanggil dan meminta keterangan dari beberapa pihak, yang dirasa bisa memberi penjelasan soal kasus kebocoran data ini.
"Tergantung kepentinganya, nanti kalau memang ada pihak-pihak yang penyidik yakni bisa memberikan informasi, sehingga memperjelas permasalahan yang ada, tentunya penyidik akan memintai keterangan," ujarnya.
Dalam menangani kasus kebocoran data ini, Rusdi mengatakan, Polri tidak bekerja sendiri.
Bareskrim bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), untuk menyelesaikan kasus dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang identik dengan data BPJS Kesehatan.