Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso (IDN Times/Irfan Fathurohman)
  • Polri menjadwalkan sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026 di Mabes Polri, Jakarta.

  • Eko dipersangkakan menyalahgunakan wewenang, tidak profesional, tidak prosedural, dan melakukan akses ilegal.

  • Eko ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi lain dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan tokoh lainnya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025

Eko menjabat sebagai Plt Kabagmon dan diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu serta memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Kamis (12/11/2026)

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan dugaan persetujuan penyadapan oleh Eko dalam rapat bersama Komisi III DPR.

Senin (16/11/2026)

Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa sidang KKEP terhadap Eko dijadwalkan berlangsung pada 17 November 2026.

Selasa, 17 November 2026

Sidang KKEP terhadap Eko dijadwalkan berlangsung di Mabes Polri, Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijadwalkan berlangsung terkait dugaan pelanggaran kode etik.
  • Who?
    Irjen Pol Eko Hadi Santoso, salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
  • Where?
    Sidang dijadwalkan berlangsung di Mabes Polri, Jakarta.
  • When?
    Selasa, 17 November 2026.
  • Why?
    Eko dipersangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan melakukan akses ilegal.
  • How?
    Sidang dilakukan melalui mekanisme penegakan kode etik profesi Polri dan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Polri akan mengadakan sidang untuk Eko Hadi pada 17 November 2026 di Mabes Polri. Eko adalah perwira tinggi yang menjadi tersangka bersama tiga orang lain dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan beberapa tokoh. Sidang itu untuk memeriksa dugaan pelanggaran aturan saat Eko bekerja di Polri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sidang KKEP menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran terhadap aturan profesi diproses melalui mekanisme resmi di lingkungan Polri. Proses ini juga memiliki susunan komisi yang telah ditetapkan, sehingga pemeriksaan terhadap Eko berlangsung dalam kerangka penegakan kode etik profesi sebagaimana disampaikan Divpropam Polri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS) pada Selasa (17/11/2026) di Mabes Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan, sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Eko.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Eko merupakan salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Dalam perkara tersebut, Eko diduga berperan menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Irjen Slamet Uliandi. Perintah itu disebut berasal dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

1. Eko beri lampu hijau untuk lakukan penyadapan

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI dengan Kapolri terkait penyadapan ilegal Presiden RI. (Youtube.com/DPR RI)

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, Eko yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) diduga memberikan persetujuan penyadapan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.

"Yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," kata Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).

2. Dipersangkakan tidak profesional hingga lakukan akses ilegal

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sementara itu, dalam perkara etik yang akan disidangkan, Eko dipersangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan melakukan akses ilegal (illegal access) menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran tersebut disebut terjadi ketika Eko menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

3. Satu dari empat jenderal yang terseret kasus penyadapan

Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan Kapolri Listyo Listyo Sigit Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (19/10/2026). (Dok. BPMI Setpres)

Sidang KKEP akan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi, didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi. Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol Untung Widiatmoko, IJP Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.

Bareskrim Polri menetapkan Eko sebagai tersangka bersama Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Slamet Uliandi dalam perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak. Keempatnya merupakan

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More