Jakarta, IDN Times - Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bambang Kayun dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dinilai secara sah dan meyakinkan menerima suap dan gratifikasi senilai Rp57,1 miliar.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp300 juta subsider 8 bulan kurungan," ujar Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).
Jaksa juga menuntut Bambang membayar uang pengganti senilai Rp57,1 miliar. Uang itu harus dibayar Bambang dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut," ujar Jaksa.
"Jika tidak mencukupi dipidana dengan pidana lima tahun penjara," tambahnya.
Ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan jaksa dalam merumuskan tuntutan. Pertimbangan itu baik yang memberatkan maupun meringankan tuntutan.
Pertimbangan yang meringankan tuntutan adalah Bambang belum pernah dihukum dan sopan selama menjalani persidangan. Namun, ada sejumlah hal memberatkan yang dipertimbangkan jaksa.
"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa merupakan seorang polisi yang seharusnya berperilaku sesuai peraturan perundang-undangan, Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan," ujarnya.
"Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian RI," imbuhnya.
Seperti diketahui, AKBP Bambang Kayun didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai total Rp57.126.300.000. Uang suap itu diduga diterima dari terdakwa Emylia Said dan Hermansyah.
Atas perbuatannya, Bambang Kayun dijerat dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.