Hasan Nasbi menolak menjawab spekulasi bahwa empat pulau itu diberikan sebagai hadiah untuk Presiden Jokowi.
Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terkait kepemilikan empat pulau tersebut dan semua pihak harus menerimanya.
Kedaulatan negara ada di pemerintah pusat, sehingga sistem administrasi kewilayahan ada pada pemerintah pusat.
Jakarta, IDN Times - Sebanyak empat pulau dari Aceh yang kini ditetapkan jadi milik Sumatra Utara (Sumut) disebut memiliki cadangan minyak dan gas bumi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut belum bisa memastikan isu yang belakangan ramai dibahas publik itu.
"Itu kan perlu riset, perlu ada data selama ini kita belum punya informasi dan data soal ini," ujar Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Hasan juga ditanya terkait isu empat pulau itu diberikan kepada Sumut sebagai hadiah dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk Presiden ke-7 RI, Joko "Jokowi" Widodo. Sebab, Gubernur Sumatra Utara saat ini adalah Bobby Nasution yang merupakan menantu Jokowi.
"Nah spekulasi-spekulasi yang mungkin tidak perlu dijawab, gitu ya," ucap dia.
Dalam kesempatan itu, Hasan menyampaikan, Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terkait kepemilikan empat pulau itu. Menurutnya, apabila Prabowo sudah memutuskan, semua pihak harus menerimanya.
"Yang jelas keputusan presiden nanti harus diterima oleh semua pihak ya. Bentuknya tentu dalam peraturan-peraturan yang mengikat soal batas wilayah. Jadi bukan Inpres, bukan Perpres, tapi peraturan yang mengikat soal batas wilayah," kata dia.
Hasan menyebut, kedaulatan NKRI ada di pemerintah pusat. Oleh karena itu, sistem administrasi kewilayahan ada pada pemerintah pusat.
"Teman-teman semua, kalau dalam konsep negara kita, yang punya kedaulatan atas wilayah itu adalah pemerintah pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah itu punya wilayah administrasi," ujar dia.