Kata Ketum PGI soal Jokowi Beri IUP Tambang ke Ormas Keagamaan

01 Jun 2024, 15:31 WIB

Lia Hutasoit

Jokowi saat turun dari pesawat (IDN Times/ dok biro pers sekretariat presiden)

Intinya sih...

Pemerintah menerbitkan aturan WIUPK untuk ormas keagamaan
Gomar menilai positifnya keputusan Presiden Jokowi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia menerbitkan aturan agar Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bisa diberikan pada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom, mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo itu. Gomar menilai, ada dua hal positif dari keputusan tersebut.

“Pertama, menunjukkan komitmen Presiden untuk melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk turut serta mengelola kekayaan negeri ini. Kedua, menunjukkan penghargaan Presiden kepada ormas keagamaan yang sejak awal telah turut berkontribusi membangun negeri ini,” kata dia dalam keterangan resminya, Sabtu (1/6/2024).

1. Ingatkan kompleksitas dunia pertambangan

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom. (IDN Times/Tata Firza)

Namun, Gomar juga menekankan prakarsa ini tidak mudah diimplementasikan. Menurut dia, dunia pertambangan sangat kompleks dan memiliki implikasi luas.

Dia mengatakan, ormas keagamaan mungkin menghadapi keterbatasan dalam mengelola tambang, tetapi setiap ormas memiliki mekanisme internal yang dapat mengkapitalisasi sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya.

Dengan mekanisme ini, kata dia, ormas keagamaan dipercaya dapat mengelola tambang secara optimal dan profesional.

2. Jangan sampai ormas keagamaan kehilangan daya kritis

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom. (IDN Times/Tata Firza)

Gomar juga menyoroti pentingnya menjaga agar ormas keagamaan tetap fokus pada tugas utama mereka, yaitu membina umat.

“Juga menjaga agar ormas keagamaan tersebut tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar,” kata dia.

Dia juga mengingatkan agar jangan sampai ormas keagamaan tersandera oleh berbagai sebab sehingga kehilangan daya kritis dan suara yang membawa kemaslahatan.

3. Berharap jadi jalan pengelolaan tambang ramah lingkungan

Ilustrasi tambang minyak. (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Gomar, keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang dapat menjadi terobosan jika dilakukan dengan baik. Termasuk menjadi contoh baik di masa depan dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan.

Diketahui, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PP ini ditetapkan Jokowi pada 30 Mei 2024 dan berlaku sejak diundangkan pada saat itu juga.