Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terkait Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Kerja sama itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2023).
Yahya menuturkan, pihaknya akan mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan dengan KPU. Salah satunya mendukung kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi berbagai aturan terkait Pemilu 2024.
"Tadi berisi kesepakatan untuk melakukan kerja sama antara KPU dengan PBNU di dalam menyelenggarakan berbagai macam bentuk kegiatan, terutama kegiatan pendidikan pemilih untuk menyosialisasikan macam-macam aturan dan sistem kita," ucap dia di lokasi.
Pria yang akrab dipanggil Gus Yahya itu menuturkan, salah satu program yang akan dijalankan ialah Gerakan Keluarga Maslahat NU. Kegiatan itu berupa sosialisasi pendidikan pemilih yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.
"Tadi secara sepintas sudah sempat saya singgung kepada Pak Ketua KPU bahwa NU sekarang ini sedang menjalankan program, yang kami beri nama Gerakan Keluarga Maslahat NU, yang melibatkan keluarga di tingkat basis di desa-desa nanti," ucap dia.
Sementara itu, Hasyim menuturkan, akan melibatkan berbagai elemen agama seperti kiai, ulama, hingga santri saat hari pencoblosan.
Dia menjelaskan, salah satu agenda yang saat ini digodok ialah Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus di pondok pesantren.
"KPU telah mengidentifikasi pesantren-pesantren yang pada hari H pemungutan suara santri-santri dan ustaz-ustaz yang tidak bisa pulang ke kampung halaman dan tidak bisa datang ke TPS terdaftar, difasilitasi untuk dapat memilih di pondok pesantren," imbuh Hasyim.