Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno enggan menanggapi celetukan Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang hendak membagikan gaji Rp10 juta per KK setiap bulan jika menjadi Gubernur Jakarta.
Rano meminta awak media agar langsung menanyakan kepada Dedi Mulyadi.
"Ente tanya dia ya," ujar Rano usai menghadiri peringatan Trisuci Waisak di Vihara Ekayana Asrama, Jakarta Barat, Senin (12/5/2025).
Sementara Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau yang biasa disapa Chico Hakim mengapresiasi keinginan Dedi Mulyadi yang mempunyai semangat sama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
"Saya melihat Kang Dedi Mulyadi ini sama dengan Mas Pram, punya semangat yang baik untuk membangun daerahnya masing-masing, khususnya untuk kesejahteraan warga," ucapnya.
Meski demikian, Chico menilai, Dedi Mulyadi salah menghitung sebab apabila Rp10 juta per bulan dibagikan tiap KK maka memerlukan anggaran Rp240 triliun per tahun. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2025 yang disepakati sebesar Rp91,34 triliun.
"Mohon maaf, beliau di situ salah hitung, ya. Karena kalau Rp10 juta × 2 juta warga, itu artinya Rp20 triliun sebulan. Sementara beliau mau menggaji Rp10 juta per bulan, jadi kalau Rp20 triliun sebulan, butuh Rp240 triliun per tahun," paparnya.
Sebelumnya dalam sambutan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (6/5/2025) lalu, Dedi Mulyadi mengeklaim akan memberikan gaji Rp10 juta per kepala keluarga (KK) apabila menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Awalnya, Dedi membandingkan APBD DKI Jakarta dengan Jawa Barat yang beda jauh.
"Jakarta ini pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya Rp 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta (penduduk) ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta. Karena Rp 10 juta dikali 2 juta (KK) hanya Rp 20 triliun. Kalau saya (jadi gubernurnya),” katanya.