Kebijakan Anies soal PSBB Total Jakarta Belum Direstui Pusat

12 Sep 2020, 17:10 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau Stasiun Bogor, Senin (15/6) (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total belum sepenuhnya direstui. Dia menyampaikan bahwa Anies masih harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.

Hal itu diketahui setelah Anies mengajak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan dirinya untuk rapat secara virtual. Anies, kata Bima, menceritakan bahwa kondisi COVID-19 di Ibu Kota sudah darurat dan dirinya perlu mengambil sikap.

"Mas Anies bilang harus injak rem. Dan Mas Anies minta masukan kita semua, kita sampaikan kondisi kita juga gawat dan kita ingin berkoordinasi, tetapi kita tanya lebih lanjut PSBB-nya seperti apa?" kata Bima menceritakan perbincangannya dengan Anies dalam diskusi virtual yang digelar Populi Center dan Smart FM, Sabtu (12/9/2020).

1. Anies harus berkoordinasi lagi dengan pemerintah pusat terkait PSBB total

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat bersepeda (IDN Times/Aryodamar)

Bima menjelaskan, kebijakan PSBB total yang akan dilakukan oleh Jakarta hingga saat ini masih terus dikoordinasikan. Menurut dia, pemerintah pusat ingin pelaksanaan teknis di lapangan berjalan secara harmonis.

"Mas Anies bilang Gubernur Jakarta masih harus rapat dengan pemerintah pusat hari Sabtu ini (12/9/2020). Jadi yang saya tangkap ada yang belum selesai, jadi ada yang belum selesai dalam hal teknis dengan pemerintah pusat," ungkap Bima.

2. Pengamat menilai kebijakan PSBB total merupakan arahan Presiden Jokowi

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Dalam kesempatan yang sama, pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai kebijakan PSBB total Jakarta merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Menurut dia, hal itu tercermin dari arahan mantan Wali Kota Solo tersebut bahwa kesehatan menjadi hal yang utama.

"Kemarin Gubernur DKI bilang PSBB lockdown itu sebetulnya bukan dari Gubernur sendiri pasti itu pemerintah Presiden. Karena habis rapat kabinet, Presiden mengatakan kesehatan lebih penting, sudah berbalik lagi. Nah sekarang dihajar habis-habisan oleh kabinet, hal ini tidak beres. Harusnya semua saling mendukung," jelas dia.

3. Kunci pemulihan ekonomi juga ada di ketegasan kepala daerah

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Erwin Aksa menilai ketegasan pemerintah daerah akan menjadi kunci penting dalam pemulihan ekonomi di dalam negeri. Menurutnya, pemda harus tegas dalam memberikan keputusan.

“Kunci pertama ketegasan dan leadership daerah harus kuat memberikan penjelasan apa adanya setiap hari edukasi kepada publik,” imbuh dia.