Kebijakan soal Guru Honorer Prabowo-Sandi Tak Berbeda dari Saat Ini?

07 Nov 2018, 07:00 WIB

Ilustrasi guru honorer. ANTARA FOTO/Irfan Anshori

Artikel ini merupakan jawaban dari pertanyaan terpilih yang masuk ke fitur #MillennialsMemilih by IDN Times. Bagi pembaca yang punya pertanyaan seputar Pilpres 2019, bisa langsung tanyakan kepada redaksi IDN Times.

Jakarta, IDN Times - Aksi ribuan karyawan honorer kategori dua (K2) yang memprotes pemerintah pada minggu lalu, karena tidak segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), menimbulkan reaksi dari kubu oposisi. Tapi, apakah pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno punya jalan keluar yang lebih baik?

Andre Rosiade, juru bicara Prabowo-Sandiaga, Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang juga Wakil Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo, hingga politikus muda yang juga Wakil Sekjen PAN Faldo Maldini turut mengkritisi pemerintahan Joko 'Jokowi' Widodo, yang kini menjadi petahana di Pilpres 2019.

Bagaimana kritik mereka terhadap masalah guru honorer?

1. Tim Prabowo-Sandiaga menuding Jokowi 'ingkar' janji

Ilustrasi guru honorer. ANTARA FOTO/Irfan Anshori

Andre Rosiade, juru bicara Prabowo-Sandiaga, mengkritik Presiden Joko 'Jokowi' Widodo yang blusukan ke daerah ketika aksi dengan mayoritas demonstran berprofesi sebagai guru berlangsung di depan Istana. Menurut dia, "tidak pas" dan seharusnya Jokowi "melihat prioritas".

Kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu juga menuding Jokowi "ngeles bagai Bajaj" karena mengingkari janji untuk mengangkat guru honorer sebagai PNS saat kampanye pada 2014. Kubu Jokowi sendiri membantah pernah berjanji seperti itu.

2. Pada 2014, Jokowi berjanji secepatnya merampungkan persoalan guru honorer

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Masalah guru honorer ini sudah ada sejak bertahun-tahun. Ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai capres untuk pertama kalinya pada 2014, ia sempat menyinggung soal masalah ini. Kala itu, di hadapan awak media, Jokowi mengatakan, "Kalau saya jadi presiden pengin rampungkan secepatnya (masalah guru honorer tersebut), tapi harus ada kualifikasi."

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut itu bukan janji untuk mengangkat semua guru honorer dalam kurun lima tahun pemerintahan Jokowi. Sementara, cawapres nomor urut satu Ma'ruf Amin hanya mengatakan, "Perlu ada langkah-langkah baru".

IDN Times mencoba menghubungi politikus muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany yang merupakan anggota partai pendukung Jokowi-Ma'ruf untuk meminta penjelasan soal apa rencana keduanya terkait guru honorer, tapi hingga berita ini diturunkan, ia tak memberikan respons.

3. Kubu Prabowo-Sandiaga menjanjikan akan mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang juga Wakil Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo angkat bicara soal janji Prabowo-Sandiaga sehubungan dengan status guru honorer.

"Saya kutip saja dari visi misi Prabowo-Sandiaga. Program Aksi Kesejahteraan Rakyat butir 10: 'mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer K2 menjadi ASN'," kata dia.

IDN Times juga menghubungi Wakil Sekjen PAN Faldo Maldini yang bertindak sebagai juru bicara Prabowo-Sandiaga, untuk mengetahui lebih jelas tentang apa perbedaan dengan kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah saat ini.

"Persoalan utama akses pendidikan adalah distribusi yang tidak merata. Bagi kami, guru-guru yang komit menjadi ASN dari honorer ingin kita berdayakan di daerah 3T yang disampaikan petahana (Terdepan, Terluar, Terjauh)," kata Faldo melalui pesanWhatsApp.

4. Prabowo-Sandiaga akan tetap mengangkat guru honorer sebagai PNS setelah melalui seleksi seperti yang selama ini terjadi

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Faldo Maldini, dalam diskusi MillennialsMemilih by IDN Times. (IDN Times/Panji Galih Aksoro)

Kemudian, yang perlu diperjelas juga adalah tentang proses pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Menurut Faldo, Indonesia "tidak pernah kelebihan guru. Bila kas negara kita positif, jumlah pengangkatannya (guru honorer) pasti akan lebih banyak." Perlu diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pada Agustus 2018 lalu bahwa sampai saat ini masih ada 735 ribu guru honorer di Indonesia.

Faldo sendiri menjelaskan sampai 2021, ada hampir 300 ribu guru yang pensiun. Paling tidak hampir setengahnya guru honorer bisa terserap untuk sampai 2021 lewat jalur reguler. Berarti 400 ribu pada tahap selanjutnya. "Ini yang kita prioritaskan seiring perbaikan kas negara untuk mendukung daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terjauh). Kami yakin lima tahun selesai semua."

"Tentunya juga memperhatikan kriteria seperti lama pengabdian, status pendidikan, dan penilaian lainnya," Faldo menambahkan. Dengan kata lain, kebijakan Prabowo-Sandiaga tidak akan berbeda dari yang selama ini ada yaitu melalui seleksi CPNS serta mempertimbangkan anggaran.