Keluar Masuk Jakarta Harus Punya Surat Izin, Ini Cara dan Syaratnya

Pemprov DKI Jakarta membagi perjalanan orang bepergian dalam dua kelompok,yakni perjalanan berulang (aktivitas rutin selama masa PSBB) dan perjalanan sekali (situasional karena keadaan tertentu).

Meski mendapat surat izin, pengawasan dan penindakan akan tetap dilakukan oleh aparat berwenang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Berikut syarat lengkap untuk mengurus surat izin keluar dan masuk ibu kota bagi warga yang berdomisili di Jakarta:

1. Pengantar RT dan RW yang menjelaskan aktivitas perjalanan dinas
2. Surat Keterangan Sehat
3. Surat Keterangan Bekerja di DKI Jakarta dari tempat kerja (untuk perjalanan berulang)
4. Surat Keterangan Perjalanan Dinas (untuk perjalanan sekali)
5. Pas foto berwarna
6. Pindaian KTP

Berikut syarat lengkap untuk mengurus surat izin keluar dan masuk ibu kota bagi warga yang berdomisili di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi:

1. Pengantar RT dan RW yang menjelaskan aktivitas perjalanan dinas
2. Surat Keterangan Sehat
3. Surat Keterangan Bekerja di DKI Jakarta dari tempat kerja (untuk perjalanan berulang)
4. Surat Jaminan dari keluarga atau tempat kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta yang diketahui oleh Ketua RT setempat (untuk perjalanan sekali)
5. Rujukan Rumah Sakit (untuk perjalanan sekali)
6. Pas foto berwarna
7. Pindaian KTP

"Perjalanan orang bepergian berdomisili Jabodetabek di dalam wilayah Jabodetabek tidak memerlukan perizinan ini," jelas Pemprov DKI Jakarta dalam situs resminya yang dikutip IDN Times pada Kamis (14/5).

Surat izin keluar masuk DKI Jakarta hanya bisa didapatkan melalui online di situs corona.jakarta.go.id/izin-keluar-masuk-jakarta. Begini caranya:

1. Buka situs corona.jakarta.go.id/izin-keluar-masuk-jakarta
2. Klik tombol “Urus perizinan” (Anda akan diarahkan ke laman JakEvo)
3. Persiapkan berkas persyaratan
4. Isi formulir permohonan
5. Cek secara berkala pengajuan perizinan
6. Cetak dokumen

Pemprov DKI Jakarta menyebutkan bahwa hanya 11 sektor pekerjaan yang diizinkan untuk bepergian atau bekerja selama PSBB. Sektor tersebut adalah:

1. Kesehatan
2. Bahan Pangan/makanan/minuman
3.  Energi
4. Komunikasi dan Teknologi Informatika
5. Keuangan
6.  Logistik
7. Perhotelan
8.  Konstruksi
9.  Industri strategis
10. Pelayanan Dasar, Utilitas Publik, dan Industri yang ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu
11. Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari

"Pengurusan perizinan ini tidak dipungut biaya (gratis). Jika ada biaya pemungutan, harap laporkan melalui JAKI atau saluran pengaduan Cepat Respons Masyarakat," tulis Pemprov DKI Jakarta dalam situs tersebut.