Kemen PPPA dan UN Women Susun Laporan, Dorong Kesetaraan Gender

01 Jun 2024, 13:02 WIB

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) didukung oleh United Nations (UN) Women Indonesia tengah menyusun Laporan Nasional Beijing Platform for Action (BPfA) +30 (Dok. KemenPPPA)

Jakarta, IDN Times - Dalam upaya memperkuat kesetaraan gender dan pemenuhan hak perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama United Nations (UN) Women Indonesia tengah menyusun Laporan Nasional Beijing Platform for Action (BPfA) +30.

Plt. Sekretaris Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu menjelaskan, pelaporan BPfA +30 akan bermanfaat dan jadi kesempatan mendokumentasikan praktik-praktik terbaik serta merumuskan kebijakan yang inklusif guna tingkatkan kesetaraan gender di Indonesia.

“Nantinya, Laporan Nasional BPfA +30 juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengikuti konferensi tingkat menteri,” kata dia dalam keterangannya, dilansir Sabtu (1/6/2024)

1. Laporan ini akan mencakup 12 area kritis bagian dari kesepakatan CEDAW

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dr. Drs. Karjono Atmoharsono, SH., M.Hum memberikan pembekalan dalam acara Bootcamp TNI AD to GenZ 2023 yang diadakan di Gedung Candracha, Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur. (Dok. BPIP)

Laporan ini akan mencakup 12 area kritis yang jadi bagian dari kesepakatan global untuk melaksanakan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Tahun 2025 akan menjadi peringatan 30 tahun pelaksanaan BPfA dan 10 tahun Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

2. Pemaparan enam klaster isu utama dalam pelaksanaan aksi responsif gender

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) (Dok. KemenPPPA)

Titi menjelaskan, Kemen PPPA sudah mengadakan berbagai diskusi dan konsultasi, termasuk konsultasi nasional yang didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada 29 Mei 2024.

Tujuan konsultasi ini adalah untuk memvalidasi dan memverifikasi data yang akan dimasukkan dalam laporan final yang rencananya diserahkan pada Juni 2024.

Dalam pertemuan tersebut, keberhasilan pelaksanaan aksi responsif gender di enam klaster isu utama dipaparkan. Klaster ini meliputi pembangunan inklusif, kesejahteraan bersama, dan pekerjaan yang layak, pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, kebebasan dari kekerasan, partisipasi gender, masyarakat inklusif, serta konservasi lingkungan.

3. Pentingnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan

Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Indra Gunawan, mengungkapkan, masukan dari stakeholder sangat penting untuk memperkaya draft laporan yang tengah disusun.

"Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah peningkatan kapasitas ekonomi digital, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan sosial bagi perempuan termasuk kelompok rentan," kata Indra.

Selain itu, Indra juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan upaya pemulihan untuk korban konflik. Belum lagi capaian dan inisiatif soal pelibatan penyandang disabilitas di isu lingkungan.