Kemendagri Bakar 1 Juta Lebih E-KTP Rusak dan Invalid

Zudan menambahkan, e-KTP yang sudah tak dipakai ini adalah yang diproduksi vendor sejak 2011-2018.

"Itu e-KTP rusak dan invalid yang dikumpulkan Kemendagri sejak 2011 sampai sekarang, semuanya itu terkumpul dari 450 daerah dan 514 kabupaten/kota. Kini, tinggal kami kejar sisanya untuk kembali dimusnahkan," ujar Zudah kepada wartawan.

Pemusnahan ini, kata Zudan, dilakukan agar e-KTP yang sudah rusak tetap aman dan tak disalahgunakan. Pasalnya, e-KTP tersebut sudah rusak secara fisik dan data.

“Ini bisa rusak secara fisik atau data. Ada yang namanya salah alamat, mungkin juga fisiknya bagus, tapi data salah. Makanya kami musnahkan semua. Ini agar tak ada lagi kasus penyalahgunaan,” bebernya.

Pemusnahan kali ini memang berbeda dari cara sebelumnya. Kemendagri kali ini mengubah standar operasional prosedur (SOP) yang dulu dipakai, yakni dari cara dipotong menjadi dibakar.

Pembakaran yang dilakukan itu sesuai dengan SOP pemusnahan e-KTP berdasarkan Surat Edaran yang baru dikeluarkan Mendagri.

Sementara, di tempat yang sama, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menuturkan, Mendagri sudah mengeluarkan surat edaran terkait pemusnahan e-KTP yang rusak di seluruh daerah di Indonesia.

Kemendagri menginstruksikan kepada kepala daerah baik wali kota atau bupati, agar mengutus bawahannya untuk melaksanakan pemusnahan tersebut.

Lebih jauh, Zudan menegaskan dengan adanya pembakaran e-KTP secara serentak ini tak ada lagi peristiwa penyalahgunaan yang akan membuat isu tentang e-KTP memanas. Jika itu kembali terjadi, ia yakin ada keteledoran dari pihaknya karena seluruhnya sudah diperintahkan untuk dimusnahkan.

"Bahwa jika setelah hari ini ada lagi tercecernya e-KTP di suatu tempat berarti menjadi tanggung jawab Dinas Dukcapil daerah itu," tukasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya terjadi beberapa kasus ditemukan e-KTP yang tercecer di beberapa daerah. Teranyar, kasus yang terjadi di Duren Sawit beberapa pekan lalu.