Kemendagri Minta Kepala Daerah Pantau Harga Pangan Jelang Ramadan

26 Feb 2024, 16:40 WIB

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir. (dok. Kemendagri)

Jakarta, IDN Times - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau seluruh kepala daerah segera turun ke lapangan untuk memantau laju perkembangan harga. Upaya ini penting untuk dilakukan, apalagi menjelang bulan Ramadan.

Kepala daerah juga diminta untuk melakukan berbagai langkah konkret pengendalian harga. Tomsi mengatakan, kepala daerah dapat melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memantau harga pangan di pasaran.

“Dipantau terus setiap hari (harganya), dan hasilnya dapat dilaporkan,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/2/2024).

1. Perlu langkah konkret untuk kendalikan harga pangan

Hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri per 26 Februari 2024. (dok. Kemendagri)

Beberapa langkah konkret yang dimaksud Kemendagri meliputi, operasi pasar murah, melaksanakan sidak (inspeksi mendadak) ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, serta menggalakkan gerakan menanam.

Langkah lainnya yaitu menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk pemenuhan pasokan, memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian harga, serta memberikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD) terhadap mobilitas transportasi umum.

Tomsi pun menyayangkan soal masih banyaknya daerah yang belum melakukan langkah konkret tersebut. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri per 26 Februari 2024, baru 10 daerah yang telah melakukan seluruh upaya konkret, sedangkan sebanyak 358 daerah belum melakukannya.

Kemudian, sebanyak 21 daerah tercatat telah melakukan 4 hingga 5 dari 6 upaya konkret. Selanjutnya sebanyak 125 daerah tercatat hanya melakukan 1 hingga 3 upaya konkret dalam penanganan inflasi.

2. Pemda diminta sampaikan laporan harian pengendalian inflasi

Ilustrasi operasi pasar beras murah SPHP (stabilisasi pasokan harga pasar) (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Lebih lanjut, Tomsi mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar rutin menyampaikan laporan harian terkait upaya pengendalian inflasi. Pasalnya, hingga minggu keempat Februari 2024, masih ada 78 Pemda yang tidak menyampaikannya kepada Kemendagri. Laporan ini dibutuhkan untuk melihat kinerja Pemda dalam mengendalikan inflasi.

“Kami berharap teman-teman kepala daerah agar mengecek kembali daerahnya masing-masing, apakah termasuk di dalam 78 daerah yang tidak mengirimkan laporan pada minggu keempat ini,” ujarnya.

3. Beberapa komoditas pangan tunjukkan tren peningkatan harga

Antrian warga Ngawi membeli beras di pasar besar. IDN Times/ Riyanto

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini dalam paparannya menjelaskan, berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), ada beberapa komoditas pangan yang menunjukkan tren peningkatan harga dalam 4 minggu di bulan Februari. Komoditas tersebut di antaranya beras, cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

“Mengingat bulan depan kita sudah mulai masuk ke bulan Ramadan, maka perlu langkah nyata yang dilakukan untuk kembali menahan laju peningkatan harga tersebut agar tidak terus berlanjut di bulan depan,” jelasnya. (WEB)