Kemendagri Minta Bansos Tak Muncul Jelang Pilkada, Titi: Anomali

27 Mar 2024, 16:59 WIB

Titi Anggraini, Pakar Politik dan Pemilu dalam program Real Talk with Uni Lubis pada Rabu (27/3/2024). (IDN Times/Aldila Muharma)

Jakarta, IDN Times - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengaku akan menerbitkan aturan mengenai imbauan agar pemerintah daerah tak menggelontorkan bantuan sosial (bansos) jelang Pilkada 2024.

KPK mendorong Kemendagri mengeluarkan aturan untuk melarang penyaluran bantuan sosial jelang pilkada. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang juga pegiat pemilu Titi Anggraini, menyebut ada anomali mengenai hal tersebut.

Sebab, pada Pemilu 2024, pemerintah pusat memberikan contoh bansos tetap berjalan di masa kampanye Pemilu 2024.

"Ini menjadi semacam anomali menjelang pilkada, Kemendagri dan KPK mengatakan sebaiknya tidak bagi-bagi bansos jelang tahapan pilkada, jadi ada dua kondisi yang kontradiktif yang diperlihatkan terkait respons terhadap bansos," ujar Titi dalam acara Real Talk with Uni Lubis di Studio IDN Times, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

1. Titi Anggraini sebut Pemilu 2024 paling brutal

Titi Anggraini, Pakar Politik dan Pemilu dalam program Real Talk with Uni Lubis pada Rabu (27/3/2024). (IDN Times/Aldila Muharma)

Dalam kesempatan itu, Titi menyebut Pemilu 2024 merupakan paling brutal. Sebab, politisasi aparat desa berjalan masif.

"Ini pemilu kalau saya boleh testimoni, sangat brutal politisasi aparat desanya. Di pilkada memang politisasi aparat desa kerap terjadi, di pemilu juga demikian," ucap dia.

2. Aparat desa lakukan politisasi dua arah

Titi Anggraini, Pakar Politik dan Pemilu dalam program Real Talk with Uni Lubis pada Rabu (27/3/2024). (IDN Times/Aldila Muharma)

Titi mengatakan, politisasi aparat desa pada Pemilu 2024 melalui pendekatan dua arah. Mereka bersembunyi melalui asosiasi aparat desa.

"Di sisi lain juga ada intensi untuk memanfaatkan keberadaan aparat dan perangkat desa," kata dia.

3. Soroti masalah Sirekap

Titi Anggraini, Pakar Politik dan Pemilu dalam program Real Talk with Uni Lubis pada Rabu (27/3/2024). (IDN Times/Aldila Muharma)

Lebih lanjut, Titi kemudian menyoroti sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Titi mengaku, mendukung kehadiran Sirekap, tapi pelaksanaannya tidak dilakukan secara profesional.

"Persoalan yang seru sekali adalah akurasi Sirekap, yang dirilis KPU yang sebenarnya secara instrumen saya mendukung transparansi akuntabilitasi, publikasi hasil pemilu, sayangnya tidak dikelola kurang profesional dan serius, justru dia memicu spekulasi dan kontroversi, dan ternyata memang banyak ajaibnya Sirekap," kata dia.