Jakarta, IDN Times - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mulai menerapkan pola penghematan bahan bakar minyak (BBM) sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam efisiensi energi nasional.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kemenimipas, M. Akbar Hadi Prabowo, mengatakan Menteri Imipas Agus Andrianto akan mengikuti arahan pemerintah pusat, khususnya terkait penghematan energi bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kemenimipas akan menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai bagian dari strategi penghematan BBM. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
“Tentu saja, Bapak Menteri akan menempuh kebijakan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah/presiden dalam rangka penghematan energi dan BBM untuk ASN mulai April 2026,” kata Akbar di Jakarta, melansir ANTARA, Sabtu (28/3/2026).
Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh unit kerja. ASN yang bertugas dalam pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja seperti biasa di kantor.
“Kecuali yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” katanya.
Selain penerapan WFH, Kemenimipas juga akan melakukan pembatasan terhadap perjalanan dinas serta kegiatan seremonial. Langkah ini diambil untuk menekan penggunaan BBM secara langsung.
Di sisi lain, penggunaan platform digital dalam administrasi perkantoran juga akan dioptimalkan melalui sistem e-office. Tidak hanya itu, efisiensi energi juga dilakukan pada penggunaan listrik, air, dan pendingin ruangan di lingkungan kantor.
Langkah ini diharapkan mampu menekan konsumsi energi secara keseluruhan di lingkungan kementerian.
Kemenimipas menegaskan bahwa kebijakan penghematan ini tidak bersifat statis. Evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan efektivitasnya terhadap pengurangan konsumsi BBM.
“Kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana dampak efisiensi terhadap konsumsi energi,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemenimipas juga telah menerapkan skema work from anywhere (WFA) setelah libur Lebaran 2026, yakni pada 25 hingga 27 Maret 2026. Saat ini, kementerian masih menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait kebijakan penghematan BBM berikutnya, termasuk untuk periode setelah 30 Maret 2026.