Hari Bhayangkara ke-80, KontraS Soroti Kekerasan-Impunitas Polri Berulang
- KontraS menilai praktik kekerasan dan impunitas masih marak di tubuh Polri, menunjukkan reformasi institusi belum optimal terutama dalam penegakan HAM.
- Dalam pemantauan Juli 2025–Juni 2026, KontraS mencatat 23 kasus extrajudicial killing dengan 29 korban jiwa serta ratusan penangkapan sewenang-wenang terhadap ribuan warga.
- KontraS mendesak Polri memperkuat pengawasan internal dan menjatuhkan sanksi tegas agar praktik kekerasan tidak terus berulang di momentum Hari Bhayangkara ke-80.
Jakarta, IDN Times - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai praktik kekerasan dan impunitas di tubuh Kepolisian RI masih menjadi persoalan serius pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Organisasi itu menyebut reformasi institusi kepolisian belum berjalan optimal, terutama dalam aspek penegakan hak asasi manusia (HAM).
"Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, masih sering terjadi pelanggaran terhadap asas proporsionalitas, nesesitas, dan legalitas yang seharusnya menjadi pedoman wajib dalam tindakan kepolisian. Impunitas dalam internal Polri juga mempengaruhi terus berulangnya peristiwa extrajudicial killing," tulis Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, dalam rilis yang terima Rabu (1/7/2026).
1. Ada 23 kasus extrajudicial killing
Berdasarkan pemantauan KontraS sepanjang Juli 2025 hingga Juni 2026, tercatat 23 kasus extrajudicial killing yang menyebabkan 29 orang meninggal dunia. Hal itu dinilai sebagai tindakan penghilangan nyawa seseorang secara sengaja oleh aparat penegak hukum.
Sebanyak 16 kasus terjadi akibat penembakan, sedangkan sembilan lainnya dipicu penyiksaan.
2. Ada 123 peristiwa penangkapan sewenang-wenang
Selain itu, KontraS mencatat 123 peristiwa penangkapan sewenang-wenang terhadap 4.631 warga. Mereka juga mendokumentasikan 19 kasus salah tangkap yang menyebabkan 14 orang terluka.
Dari jumlah itu, sembilan kasus disertai penyiksaan, satu kasus melibatkan penembakan, dan satu lainnya disertai perlakuan tidak manusiawi.
3. Polri perlu perkuat mekanisme pengawasan internal
Dimas mengatakan, KontraS menilai lemahnya penegakan sanksi pidana maupun etik terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran membuat praktik kekerasan terus berulang.
Pihaknya pun mendesak Polri memperkuat mekanisme pengawasan internal dan memastikan akuntabilitas aparat, termasuk menjatuhkan sanksi etik dan pidana terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum.
