Jakarta, IDN Times - Sebanyak 180 orang meninggal dunia akibat demam berdarah (DBD). Berdasarkan laporan dinas kesehatan di 34 provinsi per 9 Februari 2019, tercatat kasus DBD mencapai 18.106 orang.
"Kita butuh kerja sama yang baik, kebersihan lingkungan, tindakan kesehatan, juga pengobatan. Mudah-mudahan lekas teratasi," ujar Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (11/2).
Sebanyak 25 Provinsi telah melaporkan angka kematian akibat DBD. Angka kematian tertinggi ditempati Jawa Timur, yakni 52 kasus. Kemudian, diikuti Jawa Barat (18 kasus), Sulawesi Utara (15 kasus), NTT (15 kasus), Jawa Tengah (14 kasus), Sulawesi Selatan (10 kasus), Kalimantan Tengah (9 kasus), Kalimantan Selatan (5 kasus), Kalimantan Timur (5 kasus), Kalimantan Barat (4 kasus), Gorontalo dan Sulawesi Tengah masing-masing 4 kasus.
Selanjutnya, Jambi, Sulawesi Selatan, Lampung dan Banten masing-masing 3 kasus, Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau masing-masing 2 kasus, serta Sumatera Barat, Bengkulu, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua masing-masing 1 kasus.
Sebanyak enam daerah telah menyatakan status kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah W1 (Laporan Wabah). Daerah tersebut antara lain Kabupaten Kapuas, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ponorogo, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
"Kabupaten Kapuas sudah menarik status W1," ujar Nila.
Hingga kini, kabupaten/kota yang melapor kasus DBD sebanyak 410 dari 33 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 259 kabupaten/kota mengalami peningkatan kasus DBD.
Nila menjelaskan, pihaknya telah memberikan surat edaran kepada semua gubernur. Hal itu mengenai kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD, penggerakan masyarakat melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN-3M Plus), mengaktifkan pokja DBD di setiap kabupaten/kota, dan mengaktifkan posko kewaspadaan KLB di pusat sampai ke provinsi dan kabupaten/kota.
Nila mengatakan, 40 persen penyakit disebabkan oleh kondisi lingkungan. Jika lingkungan bersih, seseorang tak akan mudah terserang penyakit. Sementara, pola perilaku menyumbang angka 30 persen.
"Sementara dari sektor pelayanan kesehatan ini mendukungnya hanya 20 persen. Kami tentunya mengingatkan ke seluruh provinsi bahwa akan terjadi DBD. Banyak nyamuk bertelur jadi jentik. Tolong di sekolah yang masih punya bak air mandi itu kalau akhir pekan dikuras. Sebab, data anak-anak yang terserang DBD lebih banyak dibandingkan orang dewasa," tuturnya.
Sebelumnya, Dirjen Pencegahan dan pengendalian Penyakit Kemenkes, Anung Sugihantono mengatakan pemerintah belum menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) nasional. Kendati angka penderita DBD kian meningkat, pemerintah daerah dinilai masih mampu mengatasi DBD di wilayahnya. Pihaknya sudah memberikan surat edaran pada pemda pada Oktober 2018 karena tren DBD meningkat. Kemudian, November 2018 Menteri Kesehatan juga menyurati seluruh gubernur.
"Pada Desember 2018 sebagian gubernur merespons dengan memberikan surat kepada masyarakat terkait langkah-langkah yang harus dilakukan," jelasnya.