Kemenko Pangan Libatkan 500 Perusahaan Tangani Karhutla di Kalteng
Kemenko Pangan akan melibatkan hampir 500 unit usaha untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, bersama pemerintah daerah dan pemegang konsesi.
Palangka Raya dan Pulang Pisau menjadi prioritas, dengan verifikasi lapangan untuk memetakan titik panas, kanal, jalan, serta sumber air di area rawan kebakaran.
Pemerintah mendorong penyekatan kanal, tata air, pembasahan gambut, sumur bor, dan surfaktan; modifikasi cuaca dinilai tidak cukup sebagai satu-satunya strategi.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan melibatkan hampir 500 unit usaha untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pemetaan wilayah rawan kebakaran hingga pembasahan lahan gambut.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Murofiq mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perusahaan pemegang konsesi. Upaya ini dilakukan untuk membantu pemerintah daerah mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampak kabut asap.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla pada Wilayah KSPEAN di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
1. Petakan wilayah rawan kebakaran di Palangka Raya dan Pulang Pisau
Kemenko Pangan Libatkan 500 Perusahaan Tangani Karhutla di Kalteng, Kamis (15/10/2026) (IDN Times/Cantika Lutfiah) Hanif mengatakan, pemerintah mengidentifikasi Palangka Raya dan Pulang Pisau sebagai dua wilayah prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Dia menyebut, area yang terindikasi mengalami kebakaran berulang di Palangka Raya mencapai sekitar 39 ribu hektare. Sementara itu, kawasan gambut di Pulang Pisau mencapai hampir 93 ribu hektare.
“Dua lokasi ini akan menjadi sasaran kita kerja bersama dalam waktu segera,” katanya.
Menurutnya, pemerintah akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan langkah penanganan sesuai kondisi wilayah, termasuk dengan memetakan titik panas, jaringan kanal, jalan, dan sumber air.
2. Perbaiki kanal untuk mencegah gambut mengering
Kemenko Pangan Libatkan 500 Perusahaan Tangani Karhutla di Kalteng, Kamis (15/10/2026) (IDN Times/Cantika Lutfiah) Hanif juga mengatakan, kerusakan lahan gambut menjadi salah satu persoalan. Pembukaan lahan secara masif pada masa lalu, termasuk proyek lahan sejuta hektare yang dimulai pada 1996, meninggalkan persoalan lingkungan.
Salah satunya adalah kanal-kanal yang belum dikelola dengan baik sehingga menyebabkan air di lahan gambut terkuras.
“Ke depan maka kanal-kanal ini wajib kita kelola dengan sebaik-baiknya,” ujar Hanif.
Dia mendorong adanya pengendalian kanal melalui penyekatan, pengelolaan tata air, dan pembasahan kembali lahan gambut atau rewetting untuk menjaga kelembapannya agar tidak mudah terbakar saat musim kemarau.
Selain itu, pembangunan sumur bor dan penggunaan bahan surfaktan juga menjadi langkah penanganan untuk membantu pemadaman.
3. Tak bisa hanya mengandalkan operasi modifikasi cuaca
Kemenko Pangan Libatkan 500 Perusahaan Tangani Karhutla di Kalteng, Kamis (15/10/2026) (IDN Times/Cantika Lutfiah) Hanif menilai, operasi modifikasi cuaca tidak bisa menjadi satu-satunya andalan dalam penanganan karhutla. Kondisi iklim pada 2026 dinilai menghadirkan tantangan berbeda, termasuk fenomena El Nino yang dapat memperburuk kekeringan.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat strategi pengelolaan bentang alam, khususnya di lahan gambut, agar kebakaran tidak terus berulang.
“Tidak boleh kita menjadikan kebakaran hutan dan lahan ini takdir yang harus kita terima setiap hari,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan dunia usaha untuk menangani karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, sekaligus memperbaiki tata kelola lahan gambut sebagai upaya pencegahan jangka panjang.
