Kemenko PMK Gelar Rapat Inpres soal Gerakan Nasional Anti-kekerasan
- Kemenko PMK menggelar rapat Inpres tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKPA)
- Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) akan mempromosikan antikekerasan dan mencegah kekerasan, termasuk ekosistem di sekolah, kota, desa, tempat kerja
- Peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak sejak Januari hingga Juli 2025 disebabkan oleh pola asuh dalam keluarga, penggunaan gadget yang tidak bijaksana, dan faktor keluarga
Jakarta, IDN Times - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar rapat Koordinasi Tim Inti Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden (Inpres), tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKPA), yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Menteri Koordinator PMK Pratikno mengabtakan Inpres ini adalah pembaruan revitalisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA).
"Jadi di dalam rapat tingkat menteri ini tadi, kita menginisiasi untuk melakukan perluasan Inpres Nomor 5 Tahun 2014, tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak," kata dia dalam konferensi pers.
1. Apresiasi keberanian korban
Pratikno menjelaskan dalam rapat koordinasi ini ada sekitar 20 kementerian dan lembaga terkait yang hadir. Hal yang dibahas bukan hanya kekerasan secara umum, namun bisa diperdalam ke kekerasan lain seperti verbal.
"Dalam beberapa waktu terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang terbuka ke publik itu banyak. Tentu saja kita prihatin dengan kasus-kasus ini. Tetapi di sisi lain ini juga menunjukkan keberanian dari korban untuk bersuara ke publik, bahkan melaporkan ke pemerintah, ke aparat penegak hukum," kata dia.
2. Akan mempromosikan antikekerasan dan terus mencegah kekerasan
Dalam Inpres ini nantinya, Kemenko PMK bukan hanya mendorong sinergi, sinkronisasi di antara lembaga pemerintah, namun juga mendukung pembangunan ekosistem pencegahan, penanganan dan juga rehabilitasi.
"Tetapi juga bagaimana kita mendorong masyarakat untuk terlibat aktif di dalam pengembangan ekosistem antikekerasan terhadap perempuan dan anak ini," katanya.
"Jadi kita akan mempromosikan antikekerasan, terus mencegah kekerasan yang tadi terlibat di dalam diskusi itu adalah termasuk ekosistem di sekolah, ekosistem di kota, di desa, di tempat kerja dan lain-lain. Sampai kita bahas tadi juga penanganan kekerasan, access to justice, dan juga rehabilitasi terhadap korban," ujar Pratikno.
3. Peningkatan kasus sejak Januari hingga Juli 2025
Sementara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyebutkan, sejak Januari hingga 14 juni 2025, pelaporan yang masuk sudah mencapai sekitar 11.800. Kemudian hingga 7 Juli sudah mencapai sekitar 13 ribu.
"Artinya dalam waktu dua minggu lebih, jumlah kasus yang terlaporkan sudah di atas 2000. Dan ini kasus terbanyak adalah kekerasan seksual, korbannya yang paling banyak adalah perempuan. Lokasi terjadinya paling banyak di rumah tangga," kata Pratikno.
4. Tiga penyebab kekerasan perempuan dan anak
Sementara, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi mengatakan dari analisa KemenPPPA dari kasus-kasus perempuan dan anak, yang ada salah satu penyebab kekerasan adalah pola asuh dalam keluarga. Kedua, penggunaan gadget yang tidak bijaksana.
"Karena dari beberapa kekerasan yang dialami atau dilakukan kepada anak-anak hampir sebagian besar penyebabnya atau sumbernya dari pengaruh medsos atau gadget. Yang ketiga adalah faktor keluarga," katanya.
