Kemenko PMK: Standarisasi SNI Kunci Ketangguhan Desa Hadapi Bencana

- Pentingnya standarisasi dalam membangun ketangguhan desa terhadap bencana
- Pentingnya pemahaman bersama tentang klasifikasi desa tangguh bencana, utama, madya, atau pratama, sesuai Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012.
Jakarta, IDN Times - Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Lilik Kurniawan, menegaskan pentingnya standarisasi dalam membangun ketangguhan desa terhadap bencana.
Hal tersebut disampaikan Lilik dalam "Webinar Sosialisasi SNI Desa Tangguh Bencana yang diselenggarakan BNPB," belum lama ini.
1. Tekankan pentingnya standarisasi yang sama dalam bekerja

Lilik mengatakan pentingnya bekerja dengan acuan standar yang sama di antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Mulai dari BPBD hingga organisasi masyarakat.
Dia juga memberikan apresiasi atas kontribusi berbagai pihak dalam penyusunan SNI, khususnya SNI 8357:2017 mengenai Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana.
"Standarisasi menjadi hal penting di Indonesia. Kita memiliki banyak pelaku penanggulangan bencana, dan mereka semua harus bekerja berdasarkan standar yang sama untuk memperjuangkan kemanusiaan," ujar Lilik dikutip dari keterangan tertulis pada Sabtu (9/5/2025).
2. SNI 8357:2017 jadi landasan penguatan desa tangguh bencana

Lilik menambahkan pentingnya pemahaman bersama tentang klasifikasi desa tangguh bencana, utama, madya, atau pratama, sesuai Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012.
Dia juga mengingatkan tidak adanya jaminan desa yang telah dinyatakan tanggung akan terbebas dari bencana sehingga implementasi SNI 8357:2017 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana menjadi krusial.
3. Masyarakat jadi aktor utama dalam ketangguhan bencana

Program Desa Tangguh Bencana (Destana), kata dia, merupakan bagian dari ikhtiar kolektif seluruh pentaheliks, yakni pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media untuk menumbuhkan budaya sadar bencana di masyarakat hingga ke tingkat desa.
Dia juga kembali menegaskan, masyarakat harus menjadi aktor utama dari seluruh upaya penanggulangan bencana.
"Tujuan akhir dari ketangguhan bencana adalah masyarakat itu sendiri. Tidak ada artinya program-program bagus jika tidak menyentuh masyarakat. Karena itu, peran fasilitator dari pemerintah dan mitra lainnya menjadi sangat penting," kata dia.
Pada akhir paparannya, Lilik menekankan, pembangunan manusia dan kebudayaan harus dimulai dari keluarga. Diharapkan, desa dan kelurahan mampu memfasilitasi ketangguhan keluarga terhadap berbagai ancaman, termasuk bencana.