Kemensos Berikan Santunan Rp15 Juta Korban Meninggal di NTT
Jakarta, IDN Times - Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan pada korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta, dan korban luka-luka sebesar Rp5 juta akibat banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan sampai saat ini sudah ada 84 orang meninggal di NTT dan 27 lainnya luka-luka akibat bencana tersebut.
"Pemerintah akan memberikan santunan masing-masing Rp15 juta. Terdata, 27 jiwa luka-luka, pemerintah akan berikan santunan Rp5 juta. Kami juga mendata rumah rusak yang nantinya akan diputuskan mana yang dibantu dan tidak dibantu," kata Risma dalam rapat koordinasi secara virtual, Senin (5/4/2021) malam.
1. Data korban masih terus bergerak
Risma menegaskan data tersebut masih bergerak sebab tim gabungan baik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan Pemda setempat masih melakukan upaya pencarian dan pendataan.
"Di Bima (Nusa Tenggara Barat) ada dua orang meninggal dan telah kami berikan bantuan, sehingga total menjadi 86 jiwa," ujar Mensos.
2. Kemensos salurkan bantuan Rp1,1 milliar
Risma menambahkan Kemensos sudah menyalurkan segala kebutuhan bagi korban bencana banjir bandang dan longsor di NTB.
Kemensos telah menyalurkan bantuan logistik, berupa makanan, perlengkapan keluarga, peralatan evakuasi, perlengkapan kebutuhan pengungsian (telur, ayam, air mineral, pembalut wanita), serta peralatan sandang sebesar total Rp1,1 miliar.
"Pada hari ini bantuan sedang meluncur ke Adonara dan Lembata, dan ke Bima sudah kami selesaikan, dilanjutkan ke Sumba Timur dan Ende," papar Risma.
Risma mengakui saat ini distribusi bantuan belum merata karena terkendala cuaca dan akses.
3. BNPB kerahkan tiga helikopter untuk evakuasi
Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan pihaknya mengerahkan tiga helikopter untuk mendistribusikan logistik dan evakuasi korban di wilayah yang terisolasi.
"Udah tiga unit yang akan digerakkan ke wilayah NTT, kalau kurang BNPB akan menyiapkan lagi, termasuk dari Mabes TNI dan Polri," kata dia.
4. Status darurat nasional tidak diterapkan pada bencana NTT
Doni Monardo mengatakan pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana nasional terhadap bencana alam di NTT.
"Saat ini masih dalam batas kemampuan daerah untuk kegiatan penanganan bencana, sehingga kami berpikir tidak perlu pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional. Sekali lagi status tidak perlu ditetapkan," ujar dia.
Doni menerangkan sampai saat ini seluruh kegiatan pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota di NTT masih berjalan, dan tidak lumpuh karena bencana.
"Jumlah pengungsi juga masih dalam batas kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan penanganan bencana," jelasnya.
