Kemensos: Prabowo Targetkan 200 Sekolah Rakyat di Indonesia
- Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat di Indonesia untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
- Pembangunan sekolah rakyat melibatkan pembiayaan dari APBN dan swasta, dengan 100 sekolah dibangun melalui APBN.
Jakarta, IDN Times - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Agus Zainal Arifin, saat rapat panja pendidikan daerah bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025).
"Sesungguhnya arahan presiden prabowo menyampaikan bahwa ada 200 sekolah rakyat," kata Agus Zainal Arifin.
1. 100 sekolah rakyat akan dibiayai APBN
Agus mengatakan, pembangunan sekolah rakyat ini akan melibatkan pembiayaan dari APBN dan dukungan pihak swasta. Dari total 200 sekolah yang direncanakan, sebanyak 100 sekolah rakyat akan dibangun melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Proses pembangunan fisik sekolah-sekolah tersebut akan didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Direncanakan yang 100 adalah sekolah rakyat yang dibangun APBN dalam hal ini akan dikelola akan didukung oleh Kementerian PU," kata dia.
2. 100 sekolah rakyat akan dibantu pihak swasta
Sementara itu, 100 sekolah lainnya akan diwujudkan melalui partisipasi dan kolaborasi dengan pihak swasta.
Adapun pelaksanaannya nanti akan mendapat dukungan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Kementerian BUMN.
Agus menyampaikan, Presiden juga menargetkan minimal 100 sekolah rakyat dibangun setiap tahunnya.
Dengan begitu, setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki setidaknya satu sekolah rakyat sebagai pusat pembelajaran inklusif dan berkualitas.
"Minimal 100 sekolah rakyat itu yang harus dibangun setiap tahun sehingga kedepan setiap kabupaten kota dapat memiliki satu sekolah rakyat," kata Agus.
3. Sekolah rakyat bakal adopsi kurikulum nasional
Agus menambahkan, penugasan guru untuk Sekolah Rakyat akan dilakukan melalui berbagai skema. Guru ASN akan menjadi tenaga pengajar utama yang ditugaskan secara resmi. Di daerah yang masih kekurangan guru, pemerintah akan menugaskan guru P3K penuh waktu maupun paruh waktu.
“Kalau kita cukup di suatu daerah maka ada penugasan guru PPPK yang penuh waktu juga kemudian paruh waktu dan terakhir seleksi dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) calon guru," kata dia.
Selain itu, kata Agus, sekolah rakyat juga akan mengadopsi kurikulum nasional yang dirancang secara khusus, berbeda dari sekolah formal pada umumnya. Kurikulum ini akan mengusung model multi-entry dan multiexit, yang memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk menyesuaikan waktu belajar.
Sistem pembelajaran akan berbasis individual approach dan deep learning, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam, pengembangan karakter, serta potensi personal masing-masing siswa.
"Nah dimana dibangunnya sekolah rakyat ini, diharapkan di setiap kabupaten kota sehingga 514 kabupaten kota hendaknya memiliki sekolah rakyat," kata dia.
