Kemensos Sebut 63 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Juli 2025
- 63 Sekolah Rakyat siap beroperasi mulai Juli 2025, dengan 514 kabupaten kota yang diharapkan memiliki sekolah rakyat.
- Sekolah Rakyat akan mengadopsi kurikulum nasional yang dirancang secara khusus, dengan model multi-entry dan multi-exit serta pembelajaran berbasis individual approach dan deep learning.
- Penugasan guru untuk sekolah rakyat dilakukan melalui skema ASN, PPPK penuh waktu/paruh waktu, dan seleksi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Agus Zainal Arifin mengungkapkan, tercatat sebanyak 63 titik lokasi Sekolah Rakyat telah terbangun hingga 12 Mei 2025. Ia mengatakan, 63 sekolah tersebut siap beroperasi mulai Juli 2025.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Agus Zainal Arifin saat rapat panja pendidikan daerah bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025).
"Nah saat ini sampai dengan 12 Mei kemarin kami catat ada 63 titik yang akan dapat mulai beroperasi pada bulan Juli ini, Insyallah pertengahan Juli atau… Juli akan sudah dimulai. Sisanya akan bertahap pada tahun berikutnya," kata dia.
1. Sekolah rakyat akan adopsi kurikulum nasional
Selain itu, Agus menyampaikan, sekolah rakyat juga akan mengadopsi kurikulum nasional yang dirancang secara khusus, berbeda dari sekolah formal pada umumnya. Adapun, kurikulum ini akan mengusung model multi-entry dan multi-exit, yang memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk menyesuaikan waktu belajar.
Sistem pembelajaran akan berbasis individual approach dan deep learning, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam, pengembangan karakter, serta potensi personal masing-masing siswa.
"Nah dimana dibangunnya sekolah rakyat ini, diharapkan di setiap kabupaten kota sehingga 514 kabupaten kota hendaknya memiliki sekolah rakyat," tutur Agus.
2. Guru PPPK dan PPG akan diseleksi untuk sekolah rakyat
Agus menambahkan, penugasan guru untuk sekolah rakyat akan dilakukan melalui berbagai skema. Guru ASN akan menjadi tenaga pengajar utama yang ditugaskan secara resmi.
Sementara itu, di daerah yang masih kekurangan guru, pemerintah akan menugaskan guru PPPK yang penuh waktu maupun paruh waktu.
“Kalau kita cukup di suatu daerah maka ada penugasan guru PPPK yang penuh waktu juga kemudian paruh waktu dan terakhir seleksi dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) calon guru," kata dia.
3. Prabowo ingin bangun 200 sekolah rakyat
Sejatinya, lanjut Agus, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat di seluruh Indonesia sebagai bagian upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata.
Dari total 200 sekolah yang direncanakan, sebanyak 100 sekolah rakyat akan dibangun melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara, 100 sekolah lainnya akan diwujudkan melalui partisipasi dan kolaborasi dengan pihak swasta. Adapun, pelaksanaannya akan mendapat dukungan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Kementerian BUMN.
"Sesungguhnya arahan presiden prabowo menyampaikan bahwa ada 200 sekolah rakyat," ujar dia.
