Kementerian Komdigi Bekukan Sementara Worldcoin dan WorldID

04 Mei 2025, 12:00 WIB

Dini Suciatiningrum

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar (IDN Times/Misrohatun)

Intinya sih...

Kemkomdigi membekukan layanan Worldcoin dan WorldID karena dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik.
PT. Terang Bulan Abadi dan PT. Sandina Abadi Nusantara akan dipanggil untuk klarifikasi terkait aktivitas mencurigakan yang dilaporkan masyarakat.
Layanan Worldcoin menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, melanggar peraturan pendaftaran penyelenggara layanan digital secara sah.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Komunikasi dan Digital membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID.

Selanjutnya, Komdigi akan segera memanggil PT. Terang Bulan Abadi dan PT. Sandina Abadi Nusantara untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menjelaskan langkah ini diambil menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan layanan Worldcoin dan WorldID.

“Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat. Kami juga akan memanggil PT. Terang Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat,” tegas Alexander Sabar di Jakarta Pusat, Minggu (4/4/2025).

1. PT. Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai PSE

ilustrasi hacker (Unsplash.com/Towfiqu barbhuiya)

Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa PT. Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT. Sandina Abadi Nusantara.

“Layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yakni PT. Sandina Abadi Nusantara,” ungkap Alexander.

2. Layanan digital wajib terdaftar

Kegiatan literasi digital nonton bareng, yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jumat (25/4/2024). (Dok Kominfo)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, setiap penyelenggara layanan digital wajib terdaftar secara sah dan bertanggung jawab atas operasional layanan kepada publik.

“Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius,” tegas Alexander.

3. Komdigi akan awasi ekosistem digital

ilustrasi orang sedang belajar (unsplash.com/Alexis Brown)

Ia menambahkan, Komdigi berkomitmen untuk mengawasi ekosistem digital secara adil dan tegas demi menjamin keamanan ruang digital nasional. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan.

“Kami mengajak masyarakat untuk turut menjaga ruang digital yang aman dan terpercaya bagi seluruh warga negara. Komdigi juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap layanan digital yang tidak sah, serta segera melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi pengaduan publik,” tegasnya.