Kemhan: Ikut Ekskul Korps Kadet Tak Berarti Harus Jadi Tentara

23 Sep 2026, 21:56 WIB3 min read

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Kemhan: Ikut Ekskul Korps Kadet Tak Berarti Harus Jadi Tentara

Seremoni peluncuran Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) di SMK 26 Pulo Gadung, Jakarta Timur. (Dokumentasi Kemhan)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kemhan menegaskan KKRI sebagai ekskul sukarela untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, dan tanggung jawab; peserta tidak diwajibkan menjadi prajurit atau meninggalkan cita-cita bidang lain.
KKRI resmi menjadi ekskul sekolah menengah melalui Kepmendikdasmen Nomor 136 Tahun 2026. Pelaksanaannya di sekolah, dengan pelatih ditentukan sekolah dan perwira TNI dapat berbagi pengetahuan bela negara.
Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik KKRI karena dinilai memperluas pembinaan militer di pendidikan, serta menekankan bela negara tidak identik dengan pelatihan bercorak militer.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Tahun 2026

KKRI resmi dimasukkan sebagai ekstrakurikuler sekolah menengah melalui Keputusan Mendikdasmen RI Nomor 136 Tahun 2026.

Sebelumnya

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan pelaksanaan ekskul KKRI dilakukan di sekolah dengan pelatih yang ditentukan pihak sekolah.

Rabu (23/9/2026)

Gabriel Lema meluncurkan ekskul KKRI di SMKN 26 Pulo Gadung. Ia menegaskan peserta KKRI tidak harus menjadi tentara dan kegiatan ini ditujukan untuk pembentukan karakter serta bela negara.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Kementerian Pertahanan menegaskan peserta ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia tidak diwajibkan menjadi prajurit. KKRI diposisikan sebagai wadah pembentukan karakter, disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan.
Who?
Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema, Kemendikdasmen, Abdul Mu'ti, Atip Latipulhayat, perwira TNI, siswa sekolah menengah, serta Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terlibat dalam isu ini.
Where?
Penegasan dan peluncuran ekstrakurikuler KKRI berlangsung di SMKN 26, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Pelaksanaan kegiatan KKRI direncanakan dilakukan di sekolah tingkat menengah.
When?
Gabriel Lema menyampaikan penegasan saat peluncuran KKRI pada Rabu, 23 September 2026. KKRI dimasukkan sebagai ekstrakurikuler melalui Keputusan Mendikdasmen Nomor 136 Tahun 2026.
Why?
KKRI disebut bertujuan membentuk karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan tanggung jawab warga negara, serta memperkenalkan bela negara yang dapat dilakukan pelajar melalui kegiatan sehari-hari.
How?
KKRI dijalankan sebagai ekstrakurikuler tidak wajib di sekolah. Pelatih ditentukan sekolah, sementara perwira TNI disebut dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan bela negara kepada peserta didik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kemhan membuat ekskul KKRI untuk anak sekolah menengah. Pak Gabriel bilang ikut KKRI tidak berarti harus jadi tentara. Anak-anak belajar disiplin, tanggung jawab, dan jadi pemimpin. Ekskul ini tidak wajib seperti Pramuka. Pelatihnya bisa dari sekolah atau perwira TNI. Tapi beberapa kelompok khawatir karena tentara makin banyak masuk ke sekolah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

KKRI dapat dipandang sebagai ruang pilihan bagi pelajar untuk mengasah disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, dan sikap saling menghormati tanpa mengarahkan mereka pada satu profesi tertentu. Penegasan bahwa kegiatan ini tidak membatasi cita-cita memberi ruang bagi siswa untuk menerapkan nilai pengabdian melalui bidang yang mereka pilih sendiri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan (Kemhan), Letjen TNI Gabriel Lema, menegaskan, peserta didik yang ikut ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) tak harus jadi tentara. Sebab, KKRI adalah wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab dan kepemimpinan sebagai warga negara.

KKRI resmi dimasukan ke dalam ekstrakurikuler sekolah tingkat menengah lewat keputusan Mendikdasmen RI Nomor 136 Tahun 2026. Kemendikdasmen mengatakan, KKRI bukan ekskul wajib, sebab ekskul yang wajib diikuti oleh para siswa adalah Pramuka.

"Saya ingin menegaskan bahwa menjadi anggota korps kadet, saya tekankan lagi, bagi adik-adik, menjadi anggota korps kadet ini bukan harus menjadi seorang prajurit, no! KKRI adalah wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai warga negara," kata Gabriel ketika meluncurkan ekskul KKRI di SMKN 26, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Rabu (23/9/2026).

Dia mengatakan, kegiatan KKRI tidak akan membatasi cita-cita para peserta didik. Justru, lewat KKRI akan menjadi kekuatan agar tetap bisa berkarya dan memberikan pengabdian terbaik sesuai bidangnya masing-masing.

1. Ekskul KKRI diklaim bagian dari aksi bela negara

Kepala Badan Cadangan Nasional, Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema ketika meluncurkan program ekskul KKRI di tingkat SMA. (Dokumentasi Kementerian Pertahanan)

Gabriel mengatakan, mengikuti ekskul KKRI merupakan aktivitas bela negara. Bela negara tidak harus dilakukan dengan menjadi prajurit TNI.

"Bagi seorang pelajar, bela negara dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap disiplin di sekolah, menghormati guru, di rumah menghormati orang tua dan tetap membina hubungan yang baik dengan sesama teman," ujar dia.

Hal lain yang bisa dilakukan dan merupakan dari aksi bela negara yaitu menjauhi perbuatan perundungan baik lewat cara berucap maupun bertindak.

2. Pelaksanaan ekskul KKRI dilakukan di sekolah

Mendikdasmen Abdul Mu'ti tegaskan guru PPPK paruh waktu menjadi waktu tanpa tes. (IDN Times/Amir Faisol).

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengatakan, pelaksanaan ekskul KKRI dilakukan di sekolah dengan pelatih yang juga ditentukan oleh pihak sekolah.

Namun, Wakil Mendikdasmen, Atip Latipulhayat, mengatakan, yang akan memberikan pelatihan untuk ekskul KKRI di sekolah adalah para perwira TNI. Mereka akan memberikan pengetahuan mengenai bela negara kepada peserta didik.

"Kalaupun hadir, para perwira di sekolah, itu adalah sharing pengalaman, ilmu pengetahuan karena para perwira adalah mereka yang berdiri di garis depan di dalam membela negara ini," kata Atip di SMKN 26 Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Meski diklaim ekskul itu tidak wajib diikuti, tetapi Atip menyinggung soal konstitusi yang termaktub secara eksplisit bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

"Kepesertaan adik-adik dalam ekstrakurikuler untuk KKRI ini bukan berarti harus atau wajib menjadi prajurit. Akan tetapi, wajib kita menjadi elemen untuk mempertahankan negara ini," ucap dia.

3. Pengaruh militer di ruang pendidikan semakin luas

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur ketika berbincang di program 'Ngobrol Seru'. (Tangkapan layar Youtube IDN Times)

Peluncuran KKRI sebagai ekskul di tingkat SMA dikritik keras oleh sejumlah lembaga sosial masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Mereka menilai hal ini menandakan fungsi pembinaan militer sudah semakin meluas di bidang pendidikan.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan, KKRI bukan gejala tunggal. Sebelumnya, sudah ada program pengiriman siswa yang dianggap nakal ke barak hingga pelibatan TNI dalam pembekalan penerima beasiswa LPDP.

Menurtu dia, bela negara tidak sama dengan pendidikan atau pembinaan militer.

"Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan, Pasal 30 Ayat 1 menegaskan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara," ujar Isnur di dalam keterangan tertulis.

Rumusan itu, kata Isnur, tidak mewajibkan setiap warga mengikuti satu bentuk pembinaan bercorak militer. Dia mewanti-wanti sebagai negara hukum, kebijakan bela negara harus memiliki dasar kewenangan, tujuan yang sah, prosedur yang jelas dan cara pelaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan.