Kenapa Indonesia Ingin Jadi Anggota Dewan HAM PBB 2024-2026?

26 Sep 2023, 23:30 WIB

Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, AS, Arrmanatha Nasir. (dok. PTRI New York)

New York, IDN Times – Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Arrmanatha Nasir, membeberkan sejumlah alasan kenapa Indonesia harus menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2024-2026.

“Nanti pembahasan-pembahasan HAM kita akan bisa terlibat aktif. Kita bisa terlibat dalam upaya memajukan HAM dan membahas permasalahan HAM di berbagai belahan dunia. Kita juga bisa membantu mempromosikan isu-isu HAM,” kata Tata, sapaan akrabnya, saat ditemui di kantornya.

“Untuk Dewan HAM, memang prioritasnya juga untuk pembangunan Indonesia. Selama ini, kita secara konsisten aktif memajukan HAM di dalam negeri dan ASEAN. Kita ingin terus memainkan peran itu, sehingga kita mengajukan diri jadi anggota Dewan HAM,” tambahnya.

1. Asia Pasifik sudah bulat mencalonkan empat negara

Ilustrasi Sidang Majelis Umum PBB (IDN Times/Vanny El Rahman)

Keputusan Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB ditentukan melalui sidang yang akan digelar pada 10 Oktober 2023. Indonesia harus mendapat dukungan dari mayoritas negara anggota PBB untuk mengamankan kursi tersebut.

Indonesia bersama tiga negara lain -Jepang, Kuwait, dan China- akan mewakili Asia Pasifik di kursi Anggota Dewan HAM periode 2024-2026,

“Asia Pasifik punya empat kuota dan sudah bulat negara mana saja yang dicalonkan. Tapi itu tidak otomatis terpilih, harus melalui voting dari semua anggota PBB. Nah, itu juga bukan proses yang gampang sampai akhirnya terpilih empat negara itu, harus melalui negosiasi antarnegara Asia Pasifik,” beber Tata.

2. Dukungan dari negara non-Asia Pasifik

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di UNGA. (dok. Twitter @Menlu_RI)

Perhelatan High Level Week Sidang Majelis Umum ke-78 Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menggalang dukungan dari negara non-Asia Pasifik.

Menurut Tata, sejauh ini seluruh perwakilan negara yang ditemui oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendukung proposal Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB.

“Alhamdulillah semua (perwakilan) negara yang ditemui Bu Menlu memberikan dukungan buat Indonesia, khususnya untuk Dewan HAM. Mereka menyambut baik karena mengakui peran Indonesia dalam upaya memajukan HAM dan kita punya track record baik di Dewan HAM (periode 2020-2022),” kata Tata, yang pernah menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis.

3. Isu HAM yang digaungkan Indonesia selama SMU PBB

Menlu RI Retno Marsudi di SDG Summit 2023 (Dok. Billy PTRI New York)

Di antara permasalahan HAM yang disuarakan oleh Indonesia selama High Level Week adalah isu Palestina, pengungsi Rohingnya, hingga hak perempuan di Afghanistan.

“Tanggung jawab kolektif sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan rakyat Palestina dan Afghanistan. Sudah terlalu lama kita membiarkan saudara dan saudari kita di Palestina menderita. Indonesia tidak akan mundur sedikit pun dalam mendukung negara Palestina,” kata Retno

“Indonesia akan melakukan yang terbaik untuk membantu rakyat Afghanistan dan memastikan hak-hak perempuan dan anak perempuan dihormati, termasuk hak mereka atas pendidikan,” tambah Retno.

Di luar sesi sidang umum, Menlu Retno turut menghadiri acara yang mendiskusikan nasib pengungsi Rohingnya di Bangladesh.

“Nasib masyarakat Rohingnya masih belum jelas. Situasi global dan kondisi domestik di Myanmar membuat isu ini semakin kompleks dan sulit. Komitmen politik yang kuat untuk menyelesaikan isu ini adalah keniscayaan,” kata Retno