Kepatuhan Protokol Kesehatan dan Kinerja Posko Perlu Didorong

Jika dilihat pada cakupan laporan kinerja posko, sebagian besar provinsi kurang dari 50%  poskonya melaporkan kinerja. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur,  dan Banten. 

“Saya apresiasi untuk DKI Jakarta, DIY dan Bali yang pelaporan kinerja poskonya sudah  dilakukan oleh lebih dari 50% posko di daerah masing-masing,” ujar Juru bicara Satgas  Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito, Kamis (22/7). 

Untuk itu, dia meminta Pemerintah DKI Jakarta meningkatkan angka kesembuhan dan  meningkatkan desa/kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak. Sementara Pemerintah  Jawa Tengah dan Banten untuk menurunkan angka kematian, meningkatkan desa/kelurahan di  wilayahnya untuk patuh menjaga jarak, serta meningkatkan pelaporan kinerja posko pada posko posko yang sudah terbentuk.

Untuk Pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur, Prof. Wiku meminta untuk menurunkan angka  kematian serta meningkatkan pelaporan kinerja posko pada posko-posko yang sudah terbentuk. Adapun Pemerintah DIY untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka  kematian.

“Kepada Pemerintah Bali saya meminta untuk menurunkan angka kasus positif, kematian, dan  Bed Occupancy Ratio (BOR) isolasi,” katanya. 

Prof. Wiku menambahkan, angka kesembuhan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan  menurunkan angka kematian dengan cara sedini mungkin pasien COVID-19 ditangani dan  meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Penelusuran kontak juga penting agar kasus dapat  segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan. Penurunan kasus positif, BOR, serta jumlah  desa/kel yang tidak patuh protokol kesehatan dapat diupayakan dengan meningkatkan pengawasan dan tindak tegas pada pelanggaran protokol kesehatan hingga tingkat  desa/kelurahan. 

Dengan upaya pencegahan, Prof. Wiku yakin penularan di tengah masyarakat dapat dikendalikan  dan kasus dapat ditekan.

Yang terakhir, pelaporan kinerja posko dapat ditingkatkan dengan memastikan pembentukan  posko di tiap desa/kelurahan, dan fungsi-fungsinya dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unsur  yang terlibat. 

Menurutnya, pelaporan kinerja posko penting untuk melihat apakah pengendalian covid-19  hingga tingkat RT/RW sudah diimplementasikan dengan baik atau masih butuh perbaikan.  Apabila seluruh indikator tersebut dapat segera diperbaiki, bukan tidak mungkin masing-masing  wilayah nantinya dapat siap melakukan pembukaan kembali secara bertahap tanpa berdampak  pada kenaikan kasus yang signifikan. 

“Tentunya ini menjadi tanggung jawab seluruh unsur daerah, yaitu pemerintah daerah dan  seluruh lapisan masyarakatnya untuk memastikan kesiapan daerahnya menghadapi pembukaan  bertahap nantinya,” katanya. (WEB)